REPUBLIKA.CO.ID, Beijing -- Ian Johnson adalah seorang penulis dan jurnalis yang bekerja di Cina dengan nama Cina, Zhang Yan. Dia sempat menghabiskan beberapa hari di Kota Terlarang, istana raksasa di tengah-tengah Beijing di mana para kaisar Tiongkok menguasai negeri itu selama hampir lima ratus tahun.

Ian berada di sana untuk menghadiri konferensi tentang agama dan kekuasaan di kekaisaran Cina. Namun pikirannya lebih tertarik pada keprihatinan yang lebih kontemporer. Hal itu adalah soal penderitaan kaum Uighur di provinsi Xinjiang, China barat jauh, termasuk kamp-kamp reedukasi yang bertujuan untuk menghancurkan keyakinan mereka dalam Islam.

Menurutnya sejak kekaisaran Qing, agama-agama Ibrahim menjadi tantangan khusus bagi pandangan agama Tionghoa. Sebab Yahudi, Kristen, dan Islam mengklaim jalan eksklusif menuju keselamatan, seperti hanya ada satu tuhan, tuhan kami, dan jika Anda tidak mengikutinya, Anda akan masuk neraka.

"Qing adalah kerajaan multi-etnis tetapi anggapan yang mendasarinya adalah bahwa negara harus menentukan ortodoksi dan heterodoksi. Bagi mereka yang berasimilasi, negara itu murah hati. Tetapi bagi mereka yang keyakinannya tidak sesuai dengan cetakan, kemurahan hati berubah menjadi penindasan," kata Ian seperti dilansir The New York Review.

Seorang wanita Muslim Uighur di Urumqi berhadapan dengan militer Cina

Ian menjelaskan, Islam telah hadir di Cina 1300 tahun lamanya dan nilai-nilainya telah tertanam di Cina. Ini dapat dilihat dari kota-kota besar seperti Beijing dan Xi'an yang membanggakan masjid-masjid kuno yang megah, dan ribuan desa berpenduduk mayoritas Muslim.

Terlepas dari sejarah panjang ini, kata Ian, penguasa Cina mengalami kesulitan mencari tahu bagaimana mengakomodasi Islam.

"Awalnya, itu tidak terlalu menjadi perhatian bagi penguasa Cina. Agama itu tiba di Cina pada abad ketujuh selama dinasti Tang, era keterbukaan dan kosmopolitanisme, dan tetap bertahan selama dinasti berikutnya, Song (dari abad ke-20 hingga ke-13), dengan orang-orang Muslim melayani sebagai perantara perdagangan," kata dia.

Namun, pada dinasti berikutnya, masalah mulai muncul. Tentara Mongol Genghis Khan mengusulkan agar Yuan menggunakan Muslim sebagai pemungut pajak mereka. Banyak yang memperoleh kekayaan besar ​​dan hal ini menarik banyak kebencian di antara rakyat Tiongkok kekaisaran.

Untuk menenangkan mereka, pengadilan Yuan membuat kebijakan untuk melemahkan kekuatan Muslim. Kubilai Khan, kaisar terbesar Yuan, melarang makanan halal, sunat, dan pernikahan sepupu (praktik budaya umum di kalangan Muslim saat itu). "Akibatnya, banyak keluarga Muslim terkemuka meninggalkan Cina," tutur dia.

Dinasti berikutnya, Ming, sebagian besar tertutup ke dunia luar sehingga Cina tidak membutuhkan pedagang Muslim. Itu juga tidak mengontrol wilayah Muslim Gansu atau Ningxia, yang hari ini disebut Xinjiang, yang telah menjadi bagian dari kerajaan Mongol. "Masih ada Muslim yang tinggal di jantung Cina, tetapi mereka tidak terlalu peduli dengan pengadilan," tuturnya.

Pemandangan di sudut Kota Kashgar, Xinjiang, tempat tinggal Muslim Uighurs, etnis minoritas di Cina

Namun keadaan berubah secara radikal ketika Qing mengambil alih pada 1644. Qing memanfaatkan keterampilan bela diri mereka seperti menunggang kuda dan memanah, juga senjata yang lebih modern, untuk meningkatkan kekuatan ekonomi ratusan juta orang Cina.

"Dia menciptakan mesin perang yang tak tertandingi untuk menghancurkan orang-orang nomaden di utara, yang selama ribuan tahun telah mengancam Cina, dan memperluas perbatasan barat kekaisaran, membawa Tibet dan meluas ke Asia Tengah. Tiba-tiba, sebuah kerajaan yang berbasis di Cina menguasai wilayah Muslim yang luas," tuturnya.

Menurut Ian, nama Xinjiang, menjelaskan situasinya. Secara harfiah, kata dia, itu berarti "wilayah baru," yang menurut kaum nasionalis Cina hanyalah pandangan Qing tentang berbagai hal, dan itu, sekali lagi, itu selalu menjadi bagian integral dari wilayah Cina.

Ian melanjutkan, kekaisaran Qing dikenal multikultural dan inklusif, banyak monumen Qing, misalnya, menampilkan empat bahasa di antaranya Cina, Manchuria, Mongolia, dan Tibet. Namun gagasan yang dibawa Qing, kata Ian adalah bahwa masing-masing kelompok ini memiliki wilayah geografis tersendiri, yaitu orang Manchur di tanah air leluhur mereka di timur laut China dekat Korea, orang-orang Mongolia di utara, orang Tibet di dataran tinggi barat, dan orang Cina ke selatan dan timur dari bangsa-bangsa ini.

"Islam bisa, mungkin, dimasukkan ke dalam pandangan dunia ini karena umat Islam mendominasi di provinsi-provinsi barat jauh, seperti Gansu, Ningxia, dan Xinjiang. Masalahnya adalah bahwa kehadiran mereka yang lama di Tiongkok berarti banyak orang juga tinggal tersebar di seluruh kota dan kota-kota kekaisaran," lanjut Ian.

Menurutnya, hal ini membuat Qing sulit untuk membuat kebijakan. Sementara itu, untuk mengatasi apa yang mereka lihat sebagai ancaman pemberontakan Islam di Xinjiang, Qing beralih ke agama favorit mereka, Budhisme Tibet.

"Jadi ketika orang-orang Muslim mulai menentang kekuasaan Qing, istana menarik kisah Buddhisme Tibet yang kuat untuk memerangi Islam. Kisah tersebut adalah kisah Shambhala, kerajaan mistik yang tersembunyi di jauh dari Himalaya," tuturnya.

Namun, menurut Ian, kisah tersebut hanyalah fantasi balas dendam pada abad kesepuluh atau kesebelas di India utara, saat agama Buddha menurun dan para penyerbu Muslim disalahkan. Legenda Shambhala adalah tentang tempat peristirahatan terakhir umat Buddha setelah tanah mereka dikuasai oleh orang-orang Muslim. Pada hari penghakiman, gerbang Shambhala terbuka, dan tentara Budha yang luas pergi untuk membunuh Muslim.

"Meskipun kekerasan ini sering dipoles sebagai alegori untuk menaklukkan keserakahan dan nafsu di dunia (dan memang banyak kisah yang meninggalkan sudut anti-Muslim), Qing menggunakannya untuk membenarkan semacam jihad balik," kata dia.

Bahkan, kata dia, Qing membangun tempat-tempat suci untuk memperingati Shambhala sehingga mengilhami rakyat mereka untuk memerangi Islam. Saat ini, meskipun negara tidak lagi mengadopsi utopianisme negara agama Buddha, negara ini juga memiliki kebijakan yang sama, pemaksaan asimilasi terhadap etnis minoritasnya.

"Ketika Partai Komunis Tionghoa mengambil alih pada tahun 1949, ia meniru kebijakan Stalinis dalam menciptakan kebangsaan. Lima puluh enam diidentifikasi, termasuk Cina, Mongolia, dan Uighur, masing-masing secara resmi dirayakan sebagai terdiri dari mosaik kelompok yang membentuk Republik Rakyat," jelas Ian.