Kamis 20 Dec 2018 06:19 WIB

Anies Sebut Penurunan JPO Tosari tak Mudah

Preman di sekitar JPM Tanah Abang ditertibkan.

Rep: Farah Noersativa/Antara/ Red: Bilal Ramadhan
Pekerja menyelesaikan pembangunan 'pelican crossing' di kawasan Tosari, Jalan Sudirman, Jakarta, Ahad (9/12/2018).
Foto: Antara/Galih Pradipta
Pekerja menyelesaikan pembangunan 'pelican crossing' di kawasan Tosari, Jalan Sudirman, Jakarta, Ahad (9/12/2018).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menyebut penurunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tosari di Menara UOB, Bundaran HI, Jakarta Pusat tak mudah. Proses pengerjaannya, kata dia, akan memakan waktu dua hingga tiga hari.

“Dalam dua hingga tiga hari ini selesai. Tadi malam saya lihat sendiri proses pengerjaannya sangat rumit,  berat sekali dan terbatas dengan waktu,” jelas Anies di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (19/12).

Dia mengatakan, pengerjaan penurunan JPO Tosari dilakukan dengan waktu yang terbatas, yaitu mulai malam hari sampai menjelang subuh. Sebab, bila diteruskan, maka akan berpotensi kemacetan.

Menurutnya, hal itu menjadi tantangan dalam menurunkan JPO tersebut. Penurunan JPO itu sendiri telah dilakukan sejak Selasa (18/12) malam, dan akan diteruskan pada rabu malam karena pemindahan beton yang cukup berat. Dia berharap, penurunan JPO itu akan selesai sebelum akhir tahun.

“Mudah-mudahan segera selesai, targetnya sebelum akhir tahun itu zemua sudah bersih semua,” kata dia.

Sebelumnya, Anies menyatakan JPO Tosati selama ini telah menimbulkan kemacetan di wilayah Bundaran HI. Kemacetan itu, pada awalnya timbul dari Transjakarta yang bertemu dengan pertigaan Jalan Imam Bonjol, pertigaan Jalan Thamrin Bundaran HI.

“Jadi di situ turun kendaraan mangkal, ngetem ambil penumpang satu lokasi,” kata Anies saat meninjau pembangunan revitalisasi JPO Bundaran Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/12).

Akibatnya, lanjut Anies, titik tersebut menjadi seperti simpul yang menimbulkan kemacetan. Sehingga, tempat penyeberangan, kata dia, harus dilakukan penggeseran ke arah utara, tepatnya di depan Kedutaan Besar Jerman.

Menurutnya, tempat penyeberangan itu akan lebih efisien jika menggunakan pelican crossing daripada memindahkan JPO. Oleh sebab itu, pihaknya lebih membuat pelican crossing sebagai tempat penyeberangan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko menyebut, beberapa JPO di wilayah DKI Jakarta mengalami penggantian menjadi pelican crossing atau penyeberangan swakendali. Salah satunya adalah JPO Tosari yang saat ini sedang diturunkan.

Sigit menyebut, hal itu dilakukan untuk menciptakan kemudahan akses transportasi publik bagi masyarakat. “Kalau bicara layanan yang ada, dan yang namanya pergerakan penggunaan transportasi sifatnya dinamis ya. Kebiajakannya juga pendekatannya dinamis,” jelas Sigit di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/12) lalu.

Menurut dia, pihaknya mencoba melakukan desain ulang untuk mengoptimalkan kawasan yang ada. Pihaknya melakukan kajian mengenai bagaimana pengaturan pergerakan orang dan juga layanan transportasi angkutan umum yang ada.

“Supaya tidak menjadi permasalahan tersendiri khususnya perpindahan antar moda dari masyarakat pengguna transportasi publik,” ujar dia.

Preman ditertibkan

Sementara itu, Pemerintah Kota Jakarta Pusat menertibkan para preman di sekitar Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang atau kerap disebut skybridge ini. "Itu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga keliling terus, itu jalan terus dengan polisi kita kerja sama, preman sudah kita tertibkan semua," kata Wakil Wali Kota Jakpus, Irwandi di Jakarta, Rabu (19/12).

Irwandi mengatakan pihaknya akan menambahkan pengamanan di skybridge Tanah Abang baik dari Satpol PP dan petugas keamanan (security). Meski tidak merinci jumlahnya, penambahan keamanan juga bertujuan untuk menertibkan pedagang yang tak menggunakan tanda pengenal di JPM.

Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Polri terkait hal tersebut. "Sekuriti tambah lagi, yang kemarin sudah ada kita tambah terus. Kita mau tegas tidak boleh ada pedagang yang tidak memakai tanda pengenal, harus pakai," kata Irwandi.

Jembatan yang sudah beroperasi sejak awal Desember 2018 lalu itu terus dijaga keamanannya, termasuk penertiban ojek pangkalan di bawah jembatan yang  sering menimbulkan kemacetan di Jalan Jatibaru Raya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement