REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM menyatakan, pengurangan menjalani masa pidana (remisi) Natal 2018 yang diusulkan kepada Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok adalah haknya sebagai warga binaan. Ahok diperkirakan akan bebas pada Januari 2019.

"Sesuai dengan pasal 14 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan poin (i) bahwa setiap narapidana berhak mendapat remisi," kata Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Kemenkumham Ade Kusmanto di Jakarta, Kamis (20/12).

Ade mengatakan, remisi diberikan kepada Ahok sampai waktu yang telah ditetapkan dan menunggu surat keputusan menteri Hukum dan HAM. "Dengan syarat Ahok konsisten menaati segala peraturan selama masa pidananya," katanya.

Dia mengungkapkan, Ahok telah divonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara dua tahun pidana penjara dengan dakwaan pasal 156 huruf a KUHP (penodaan agama).  Ade Kusmanto memerinci, bahwa Ahok ditahan per 9 mei 2017 dan telah mendapat remisi Natal 2017 selama 15 hari dan remisi umum 17 Agustus 2018 selama dua bulan.

Pada 25 Desember 2018 ini diusulkan untuk mendapat remisi Natal 2018 selama satu bulan. "Jadi total remisi didapat tiga bulan 15 hari. Jika diperhitungkan sejak tanggal penahanan 9 Mei 2017, maka diperkirakan akan bebas pada Januari 2019," jelas Ade Kusmanto.

Pertimbangan pemberian remisi Natal ini karena Ahok berkelakuan baik, dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Selain itu, kata Ade, mantan  Gubernur DKI Jakarta ini tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam enam bulan terakhir.

[videografis] ‘Lompatan’ Politik Ahok

Ikuti Whatsapp Channel Republika