REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Provinsi Bali segera mengirimkan surat protes kepada pemerintah Cina melalui Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Bali. Hal ini sebagai bentuk protes dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pemerintahan Negeri Tirai Bambu tersebut terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang.
"Kami mengutuk dan mengecam keras dugaan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pemerintahan Cina terhadap masyarakat etnis Uighur," kata Ketua PWPM Bali, Azizuddin kepada Republika, Jumat (21/12).
Tindakan pemerintah Cina membuat kamp-kamp reedukasi di seluruh Xinjiang dinilainya tak tepat. Ini juga termasuk dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan, mulai dari penyekapan, penyiksaan, dan pemaksaan ideologi komunis kepada Muslim Uighur.
Aziz menilai Cina semestinya tak menebar ketakutan kepada penduduk setempat yang faktanya bukan etnis minoritas di negara tersebut. Jika isu unsur-unsur radikal dan separatisme di sana terbukti, hal yang perlu dilakukan seharusnya lebih elegan, dengan pendekatan politik, bukan kekerasan.
Pemerintah Indonesia juga tak bisa tutup mata terhadap penderitaan etnis Uighur dan Kazakhs di Cina. Apalagi, sebut Aziz Indonesia saat ini sedang duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
"Pemerintah Indonesia bisa memainkan peran politik luar negeri bebas aktif, mampu menyerap aspirasi umat Islam Indonesia dan masyarakat dunia atas perlindungan nasib Muslim Uighur," kata Aziz.
Kejahatan HAM yang terjadi di Xinjiang tak ubahnya bentuk genosida yang bertujuan menghilangkan salah satu etnis. Ini tidak bisa ditolerir dan dibiarkan terus menerus.
Pemuda Muhammadiyah Bali bahkan menyamakan tindakan yang dilakukan rezim Xi Jin Ping tak jauh berbeda dengan rezim Khmer Mera, Polpot yang membantai jutaan masyarakat Kamboja era 1970-an.
Pemerintahan Cina telah melanggar Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida dan Resolusi Majelis Umum 260. Ketua Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Denpasar, M Syobri menambahkan Pemuda Muhhamadiyah memegang teguh prinsip politik luar negeri Indonesia.
"Indonesia berperan strategis menciptakan perdamaian dunia, termasuk persoalan kemanusiaan di Uighur," katanya.
Ketua Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Buleleng, Soleh Abidin mengatakan pihaknya juga menggalang solidaritas untuk Uighur dengan mengedepankan kesantunan, perdamaian, dan kerukunan seluruh elemen masyarakat. Ia berharap langkah kecil ini bisa menarik perhatian masyarakat dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika