- REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sebagian lembaga pemerintahan Amerika Serikat (AS) mengalami penutupan atau shutdown pada Sabtu (23/12). Hal itu terjadi lantaran belum disepakatinya rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden AS Donald Trump oleh Senat.
Shutdown dimulai pada Jumat (22/12) tengah malam waktu setempat setelah Partai Demokrat, yang menguasai Senat, menolak permintaan anggaran Trump sebesar 5 miliar dolar AS untuk pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko. Pemimpin Senat dari kubu Demokrat Chuck Schumer mengatakan, House of Representative, yang kursinya dikuasai Partai Republik, telah menyepakati anggaran sebesar 5,7 miliar dolar AS yang diajukan pemerintahan Trump untuk pembangunan tembok perbatasan.
Namun, dia bersumpah, rancangan anggaran tersebut tidak akan pernah disetujui Senat. "(Rancangan anggaran itu) tidak akan pernah melewati Senat, tidak hari ini, tidak pekan depan, tidak tahun depan," katanya, dikutip laman BBC.
Oleh sebab itu, jika Trump menghendaki lembaga pemerintahannya beroperasi kembali, Schumer menyarankan agar anggaran pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko ditiadakan. Sebab, selain pemborosan anggaran, proyek tersebut dinilai tak efektif.
"Senat tidak tertarik menipu pembayar pajak AS untuk kebijakan yang tidak perlu, tidak efektif, dan boros," kata Schumer.
Kendati demikian, Trump mengklaim, saat ini negosiasi dengan Partai Demokrat tentang keamanan perbatasan masih berlangsung. "Kami sedang bernegosiasi dengan Demokrat tentang kemanan perbatasan yang sangat dibutuhkan, tapi pembicaraan dapat berlangsung lama," kata dia lewat akun Twitter pribadinya.
Trump pun kembali menyuarakan urgensi pembangunan tembok perbatasan. "Krisis aktivitas ilegal di perbatasan selatan kita adalah nyata dan tidak akan berhenti sampai kita membangun penghalang atau tembok baja yang besar. Biarkan pekerjaan dimulai!," ujarnya.
Karena belum adanya kesepakatan, pembahasan tentang rancangan anggaran pemerintahan Trump ditunda hingga Kamis pekan depan. Itu artinya Trump akan membatalkan libur natalnya di Florida dan tetap berada di Washington.
Tanpa adanya kesepakatan anggaran, sembilan dari 15 departemen federal, termasuk negara bagian, keamanan dalam negeri, transportasi, pertanian, dan lembaga peradilan mengalami shutdown.
Sekitar 380 ribu pegawai pemerintah diminta mengambil cuti sementara dan tidak dibayar. Sementara itu, menurut Federasi Pegawai Pemerintah Amerika, 420 ribu orang yang berdinas di lembaga-lembaga vital, harus tetap bekerja tanpa mendapat bayaran.
Mereka antara lain adalah para pegawai departemen yang mengawasi urusan bea cukai, perlindungan perbatasan, penegakan imigrasi, keamanan transportasi, penjaga pantai, dan dinas rahasia.
Selain itu, dari 7.500 pegawai yang bekerja di departemen pengembangan perumahan dan perkotaan, hanya sekitar 340 orang yang diperkirakan tetap bekerja. Sementara hampir 1.000 orang lainnya dapat dipanggil untuk melakukan pekerjaan tertentu. Namun mereka pun tidak akan memperoleh upah.
Sebanyak 55 ribu pegawai di departemen transportasi, 20.400 di antaranya akan diberhentikan. Namun itu tidak termasuk mereka yang berdinas di Administrator Penerbangan Federal, di mana 24.200 pegawainya akan tetap bekerja.
Seluruh pegawai Administrator Jalan Raya Federal yang berjumlah 2.700 orang juga akan tetap melaksanakan tugasnya.
Shutdown pun mempengaruhi mereka yang bekerja di kantor eksekutif presiden. Diperkirakan sebanyak 1.100 dari 1.800 pegawai akan diberhentikan.
Sebagian besar dari mereka bekerja di Kantor Manajemen dan Anggaran yang membantu presiden mengimplementasikan anggaran dan tujuan kebijakannya.
Shutdown juga akan berdampak pada sektor pariwisata. Selama rancangan anggaran pemerintah belum disepakati, taman-taman nasional di AS akan ditutup. Layanan pengunjung, seperti toilet, pemeliharaan fasilitas dan pengumpulan sampah, tidak akan disediakan.
Namun beberapa gubernur telah berjanji akan mengusahakan agar destinasi wisata di daerahnya tetap terbuka untuk publik. Situs Grand Canyon di Arizona dan Patung Liberty di New York termasuk destinasi yang akan mendapat pasokan dana dari pemerintah. Namun staf atau pegawai yang ditugaskan tetap terbatas.
Pejabat pemerintahan Trump mengatakan siapa pun yang bekerja tanpa upah akan segera menerima bayaran ketika rancangan anggaran telah disetujui Senat.
sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini