REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menyatakan, Indonesia hingga saat ini belum membuka penerimaan bantuan internasional untuk penanggulangan tsunami Selat Sunda yang menerjang wilayah pesisir Banten dan Lampung pada Sabtu (22/12) silam. Sejumlah negara telah menawarkan bantuan untuk membantu pencarian korban dan pemulihan dampak bencana.
“Ketentuan bantuan internasional diputuskan oleh Presiden Jokowi selaku kepala negara. Sampai saat ini, BNPB belum menerima instruksi tersebut,” kata Sutopo, Selasa (25/12) malam.
Menurut dia, potensi yang ada di lingkup nasional dalam penanggulangan bencana tsunami Selat Sunda hingga saat ini masih mencukupi. Ia menyebut, meski Indonesia telah menerima tawaran bantuan internasional, pihaknya mengaku belum membuka penerimaan bantuan karena masih menunggu instruksi presiden.
Baca juga, Jepang Janjikan Bantuan Penanganan Tsunami
Salah satu negara internasional yang menawarkan bantuan penanggulangan bencana adalah Australia. Namun bantuan tersebut, lanjutnya, belum diterima oleh pihak BNPB.
“Kalau Pak Presiden memerintahkan kami untuk menerima (bantuan tersebut), tentu kami BPBD akan berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri tentang bagaimana mekanisme bantuan internasional yang ada,” kata Sutopo.
Sebelumnya diketahui, tsunami Selat Sunda yang menerjang wilayah pesisir Banten dan Lampung meluluhlantakkan lima kabupaten yang ada, antara lain, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Tanggamus. Hingga Selasa (25/12) pukul 13.00 WIB, jumlah korban tewas akibat terjangan tsunami mencapai 429 orang.
Sementara itu jumlah korban yang mengalami luka-luka berjumlah 1.485 orang sementara 154 orang lainnya dinyatakan hikang. Menurut Sutopo, BNPB juga mencatat setidaknya ada 16.802 orang korban yang mengungsi ke sejumlah daerah.
“Jumlah korban baik yang meninggal dan luka-luka masih sangat mungkin bertambah karena kami masih melakukan proses evakuasi,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika