REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, mengusulkan penambahan alokasi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk 2019 sebesar 10 persen. Penambahan ini berdasarkan perkiraan realisasi penyaluran pada 2018 sebanyak 77,47 juta liter.
"Berdasarkan kebutuhan rata-rata per bulan sebesar 6,45 juta liter, kami perkirakan hingga akhir Desember 2018 penyalurannya mencapai 77,47 juta liter," kata Kepala Dinas Perdagangan Kudus Sudiharti melalui Kepala Seksi Fasilitasi Perdagangan Teddy Hermawan di Kudus, Kamis (27/12).
Ia mengatakan surat usulan penambahan alokasi solar bersubsidi tersebut sudah diajukan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jateng. Alasan penambahan alokasi 10 persen dari tahun ini, di antaranya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan penduduk.
Pertimbangan lainnya, Kabupaten Kudus merupakan jalur perlintasan dari Jakarta-Surabaya. Banyaknya kendaraan yang melintas, dipastikan dibutuhkan ketersediaan solar dalam jumlah aman, selain untuk melayani permintaan kendaraan luar kota juga kendaraan dalam kota.
"Usulan tersebut tentu memperhatikan jumlah kendaraan yang setiap tahunnya bertambah. Jangan sampai penambahan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan solar," ujarnya.
Hingga Oktober 2018, lanjut dia, realisasi penyaluran solar di Kudus mencapai 67,54 juta liter. Konsumen pengguna solar, di antaranya dari kelompok usaha mikro, usaha perikanan, pelayanan umum, usaha pertanian dan transportasi.
Untuk konsumen pengguna dari kelompok transportasi diprediksi mencapai 78,37 juta liter, sementara dari kelompok usaha pertanian sekitar 3,61 juta liter, usaha perikanan 2,62 juta liter, usaha mikro sekitar 34.087 liter dan pelayanan umum 570.961 liter.
Penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Kudus melalui 19 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tersebar di berbagai daerah di Kudus.