REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Presiden AS Donald Trump mengatakan dia tidak memiliki rencana untuk menarik pasukannya dari Irak. Keputusan tersebut memungkinkan AS untuk mempertahankan kehadirannya di jantung Timur Tengah dan mempertahankan benteng untuk melawan pengaruh Iran.
Dalam kunjungannya ke Irak pada Rabu (26/12), Trump mengatakan kehadiran pasukan AS di negara itu akan memungkinkan AS untuk masuk kembali ke Suriah jika perlu. Trump menunjukkan kekhawatiran tentang kemungkinan ISIS akan berkumpul kembali di sana.
"Faktanya, kita bisa menggunakan ini (Irak) sebagai pangkalan jika kita ingin melakukan sesuatu di Suriah," kata Trump saat mengunjungi Pangkalan Udara Al Asad, yang terletak di Irak barat antara Baghdad dan perbatasan Suriah.
Pernyataan itu disampaikan sepekan setelah dia secara mengejutkan mengumumkan penarikan pasukan AS dari Suriah dan memerintahkan Pentagon untuk mengurangi setengah dari pasukan AS di Afghanistan. Keputusan Trump tersebut banyak ditentang oleh penasihatnya dan telah menyebabkan pengunduran diri Menteri Pertahanan Jim Mattis.
Keputusan AS untuk tetap berada di Irak, yang dilaporkan oleh wartawan Reuters dan Bloomberg dalam perjalanan itu, juga menyoroti kontradiksi dalam pernyataan Trump tentang kehadiran militer AS yang lebih luas di Timur Tengah. Pekan lalu dia mengatakan, pasukan AS akan keluar dari Suriah karena kemenangan telah dicapai atas ISIS.
Namun, misi dari sekitar 5.200 tentara AS yang dikerahkan ke Irak adalah untuk mendukung pasukan pemerintah dalam melawan kelompok ekstremis, yang tidak perlu dilanjutkan jika kemenangan telah dicapai. Pasukan AS tetap di Irak dengan izin dari pemerintah, tidak seperti di Suriah, kehadiran pasukan AS telah dipersulit oleh aliansi dengan milisi lokal.
Pengumuman Trump tentang Irak disampaikan saat Pentagon tengah mengalami ketidakpastian. Kekacauan dimulai pekan lalu oleh keputusan mengejutkan Trump tentang keterlibatan AS di Timur Tengah dan Asia Selatan, serta pengunduran diri Mattis.
Departemen Pertahanan AS telah menolak memberikan rincian mengenai waktu penarikan pasukan AS dari Suriah. Departemen itu juga menolak untuk memberi tahu apakah serangan udara melawan ISIS di negara tersebut akan terus berlanjut.
Gedung Putih maupun Pentagon tidak membuat pengumuman tentang perintah Trump untuk menarik sekitar setengah dari pasukan AS dari Afghanistan. Dalam perjalanan ke wilayah tersebut, Kepala Staf Gabungan, Jenderal Joseph Dunford Jr, mengatakan hal itu hanya sebuah rumor.
Setelah menarik pasukan AS keluar dari Irak pada 2011, Presiden AS Barack Obama memerintahkan mereka untuk kembali ke negara itu atas permintaan Pemerintah Irak pada 2014. Saat itu, ISIS merebut kota-kota di seluruh negara hingga ke arah ibu kota Baghdad.
Beberapa tahun kemudian, pasukan koalisi yang didukung AS telah berhasil merebut hampir semua kekhalifahan ISIS yang dideklarasikan di Suriah dan Irak, termasuk kota-kota utama seperti Raqqa dan Mosul. Namun, kekhawatiran akan kembalinya ISIS masih merebak.
Laporan resmi dari Pemerintah AS dan PBB telah mengindikasikan sekitar 30 ribu militan ISIS mungkin masih bebas di Suriah dan Irak. Pemimpin kelompok itu, Abu Bakar al-Baghdadi, belum ditangkap dan diduga masih hidup.
Pasukan keamanan Irak telah sering melakukan penggerebekan dan menangkap orang-orang yang diduga anggota dan pemimpin ISIS dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu menggarisbawahi bagaimana perang melawan militan telah bergeser dari pertempuran ke operasi intelijen.
Kelompok ISIS masih mampu melakukan pemboman dan serangan tingkat rendah, sebagian besar di luar kota-kota besar. Para pejabat militer Irak mengatakan ancaman itu masih dapat terkendali, tetapi kurangnya dukungan koalisi dinilai dapat memicu peluang bagi ISIS untuk bangkit kembali.
Mantan perdana menteri Irak Haider al-Abadi adalah pendukung kuat kehadiran AS di Irak. Penggantinya, Adel Abdul-Mahdi, belum mengatakan secara eksplisit apakah dia ingin pasukan AS tetap berada di negaranya.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah kunjungan Trump, Abdul-Mahdi mengatakan kantornya telah diberitahu tentang keinginan Trump untuk berkunjung. Kunjungan tersebut seharusnya mencakup pertemuan formal antara kedua pemimpin negara.
Namun ,Trump memutuskan untuk tidak bertemu dengan pejabat Irak. Abdul-Mahdi mengatakan perbedaan pandangan tentang rencana pertemuan membuat mereka menggantinya dengan percakapan telepon.
Dilansir di NDTV, Sabah al-Saedi, kepala blok parlemen yang didukung oleh ulama Syiah Moqtada al-Sadr, menyerukan sidang darurat legislatif untuk mengutuk pelanggaran terang-terangan Trump atas kedaulatan Irak.
Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan Trump bertindak seolah-olah Irak adalah negara di bawah otoritasnya. Menurut dia, Trump harus diberi tahu batasan dan pendudukan AS di Irak sudah berakhir.
Saedi menambahkan, penarikan pasukan AS dari Suriah tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mempertahankan pasukan AS di Irak. Sadr, yang milisinya bertanggung jawab atas kematian ratusan tentara AS pada puncak Perang Irak, memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan Irak awal tahun ini dan sering mengkritik keterlibatan AS dan Iran di Irak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika