REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Save Our Soccer (SOS), Akmal Marhali meyakini Satgas Antimafia Bola akan melakukan tugasnya dengan maksimal memberantas mafia pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia. Karena itu, menurutnya, tidak perlu institusi lain dilibatkan untuk ikut menangani masalah tersebut.

"Saya pikir enggak perlu karena KPK kan urusannya dengan uang negara," ujarnya kepada Republika.co.id, Kamis (27/12).

Kecuali, lanjut Akmal, ada uang negara yang disalahgunakan maka barulah KPK turun. Namun, ia mengatakan, sekarang ini klub-klub sepak bola sudah berbentuk perusahaan sehingga sulit untuk melibatkan KPK. Apalagi KPK kata dia biasanya terkait dengan masalah pejabat publik.

Sementara, papar Akmal, sepak bola Indonesia tidak ada urusannya sejatinya dengan pejabat publik. Lain halnya kalau ada sumbangan dari Kemenpora kepada PSSI yang tidak bisa digunakan dengan benar sesuai juklak yang diajukan, maka KPK baru bisa masuk.

"Sejauh ini polisi saja sudah cukup. Tinggal bagaimana PSSI-nya kooperatif, jangan baper, kooperatif dengan hadirnya polisi, kerja PSSI sejatinya sudah ringan, tinggal PSSI kirimin saja orang-orang yang berkasus di sepak bola Indonesia untuk dijerat secara hukum positif. Selain hukum football, hukum positifnya harus diserahkan ke polisi," ucap dia.

Saat ini, call center Satgas Antimafia Bola telah menerima 149 laporan dari masyarakat sejak diaktifkan sekitar satu pekan lalu. Satgas kini sedang memilah mana yang akan didahulukan untuk diselidiki.

Laporan datang dari berbagai unsur masyarakat, lanjutnya. Namun tidak dapat disebutkan siapa saja dan apa saja yang dilaporkan. Saat ini kita sedang memilah mencari skala prioritas. Selain menunggu laporan masyarakat, tim Satgas Antimafia Bola juga Sudja mengirim sejumlah penyidik ke berbagai daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika