REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Junaidi Auly mengadvokasi aspirasi dari masyarakat Lampung terkait belum adanya listrik di beberapa desa. Ia meminta PLN Lampung untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Kami menerima aspirasi dari masyarakat terkait belum adanya jaringan listrik di desa mereka seperti dibeberapa titik di Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Oleh karenanya kami langsung sampaikan aspirasi ini ke PLN Lampung,” ungkap Junaidi, Jumat (28/12).
Berdasarkan aspirasi yang disampaikan, desa yang belum seluruhnya memiliki jaringan listrik diantaranya yaitu 1 dusun Desa Giri Mulyo Lampung Timur sebanyak 225 lebih rumah, belum adanya tiang listrik di 11 dusun Desa Rukti Basuki, Desa Tri Tunggal Jaya dan Banjar Agung Tulang Bawang, Desa Cabang kecamatan Bandar Surabaya di Dusun 3 dan Dusun 6, dan sebagian wilayah di Desa Kota Batu Lampung Tengah.
"PLN Provinsi Lampung harus bergerak cepat dengan adanya keluhan dari masyarakat. Ia berharap jangan dibiarkan terlalu lama masyarakat tidak punya listrik di rumahnya,” kata anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Lampung II yang biasa disapa Bang Jun ini.
Mendengar aspirasi ini, General Manajer PLN Provinsi Lampung Julita Indah berterimakasih atas aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Bang Jun. Ia berjanji akan segera memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan survei ke lokasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Ke depan, Julita berharap dapat semakin bersinergi dengan wakil rakyat di pusat untuk mempercepat kemajuan Provinsi Lampung.
Di akhir pertemuan tersebut, Bang Jun menegaskan bahwa dirinya senantiasa siap bersinergi dengan seluruh stakeholder di Lampung untuk bersama-sana menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. "Potensi Lampung sangat besar, listrik harus tersedia dengan baik agar sektor-sektor lain seperti usaha kecil menengah, industri, pariwisata, dan lainnya dapat berkembang," kata Bang Jun yang juga kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika