REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam laporannya, hingga 1 Januari 2019, Gerindra melaporkan penerimaan dana kampanye sebesar Rp 127 miliar. Dana tersebut berasal dari calon anggota legislatif (caleg) partai besutan Prabowo Subianto itu.
"Riciannya Rp 76 miliar dari sumbangan caleg tahap 1 yang Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rp 51 miliar dari sumbangan periode 23 September 2018 sampai 1 Januari 2019," kata Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Djiwandono di Kantor KPU Pusat, diJakarta Pusat, Rabu (2/1).
Thomas mengungkapkan, Gerindra juga menerima dana sumbangan dari masyarakat untuk pemenangan Prabowo-Sandi. Namun, dana tersebut tidak dimasukkan ke dalam rekening partai dan belum dilaporkan ke KPU.
Menurutnya, ini kelompok relawan sebetulnya yang mengumpulkan. Maka ini diluar dari partai gerindra di luar dari BPN Prabowo-Sandiaga, dan jumlahnya Rp 3,5 miliar.
"Karena ini kan dari masyarakat luas yang sebetulnya membantu menerima panggilannya Pak Prabowo dalam hal ini dan kami sangat-sangat apresiasi, sangat berterima kasih untuk itu," tambahnya.
Sementara Wakil Bendahara Umum Partai Gerindra, Satrio Dimas, mengatakan pihaknya alan berkoordinasi terus dengan KPU dan Bawaslu terkait sumbangan dana dari masyarakat agar tidak melanggar aturan yang ada.
"Belum kita pakai sama sekali karena dua minggu lalu kami ke Bawaslu, kami menanyakan sebaiknya seperti apa karena ini kan urusan pakainua seperti apa, itu penting juga. Rp 3,5 miliar dari nominal-nominal yang justru kecil cuma banyak dan terus-terusan," kata Dimas.
Kemudian Dimas menambahkan, dana sumbangan dari masyarakat ini menunjukkan bahwa pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjadikan masyarakat lebih partisipatif terhadap pemilu mendatang.
"Nah itu yang sangat kami apresiasi dan menurut kami sangat berbeda dengan masa-masa lalu, Pak Prabowo dan Pak Sandi ingin bahwa masyarakat lebih partisipatif dalam hal ini melewati dana tersebut. Nah kami dari kebendaharaan tugasnya transparansi, kita pakai dana tersebut itu untuk apa," kata Dimas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika