REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, meminta masyarakat untuk tidak mempercayai informasi hoaks tentang surat suara. Bagja menegaskan jika potensi pemalsuan dan kebocoran surat suara tidak terjadi.

Menurut Bagja, ketika KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan ke Tanjung Priok, Rabu (2/1) malam, mereka tidak menemukan kontainer yang diduga memuat surat suara yang telah tercoblos. Karena itu, kedua pihak tidak melakukan pengecekan barang bukti.

"Sebab barangnya tidak ada. Informasi juga ada yang mengatakan bahwa kotak suara sudah dibuka, apakah ada? Kan tidak ada. Berita hoaks seperti itu kok dipercaya," ujar Bagja ketika dijumpai wartawan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/1).

Dia pun meminta masyarakat tidak lekas percaya kepada isu-isu seperti itu. Selain sudah dilakukan pengecekan, kepolisian pun telah bergerak untuk mendalami kasus ini.

Jika nantinya ada isu temuan kontainer berisi surat suara, atau ada informasi surat suara yang tercecer, maka Bawaslu akan melakukan pengecekan. "Tentu nanti akan kami lihat dan cek dulu. Insya Allah tidak ada lagi ya. Kami optimis," lanjut Bagja.

Meski demikian, dirinya mengakui jika potensi adanya pemalsuan terhadap surat suara sendiri tetap ada. Namun, jika pemalsuan dilakukan dalam jumlah sangat banyak, tentu hal itu tidak bisa terjadi.

"Kalau dipalsukan misalnya sampai 70 juta (berdasarkan informasi hoaks soal tujuh kontainer berisi surat suara) tentu tidaklah. Insyaallah juga tidak ada kebocoran surat suara juga," tambah dia.

Sebelumnya, Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, menegaskan surat suara untuk Pemilu 2019 belum dicetak. Saat ini, KPU belum selesai melakukan proses lelang sudah suara.

"Kan baru lelang saja belum selesai. Maka, dipastikan tidak ada surat suara yang saat ini keluar sebab memang belum dicetak," ujar Pramono kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/1) malam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika