REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kapasitas terpasang pembangkit listrik hingga akhir 2018 mencapai 62,6 gigawatt (GW). Angka ini naik 1,6 gigawatt jika dibandingkan kapasitas terpasang di 2017.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan kapasitas terpasang terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Di 2015 kapasitas terpasang menjadi 55 GW, kemudian di 2016 menjadi 60 GW dan di 2017 sebesar 61 GW.
"Di akhir 2019 kapasitas terpasang menjadi 68-70 gigawatt. Ini mulai dari program FTP-1, FTP-2 dan 35.000 MW," kata Jonan di Jakarta, Jumat (4/1).
Jonan menerangkan realisasi program 35 ribu megawatt (MW) mencapai 2.899 MW yang sudah beroperasi atau sekitar delapan persen. Kemudian pembangkit yang masih dalam tahap konstruksi mencapai 18.207 MW atau sekitar 52 persen. Sebanyak 11.467 MW proyek pembangkit atau sekitar 32 persen sudah menandatangani perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) namun belum memasuki tahap konstruksi.
"Sementara itu sekitar lima persen atau 1.683 MW proyek pembangkit dalam tahap pengadaan dan sekitar tiga persen atau 954 MW dalam tahap perencanaan," ujar Jonan.
Dia menjelaskan pemerataan akses listrik pun melampaui target yang ditetapkan. Realisasi ratio elektrifikasi mencapai 98,3 persen sementara target di 2018 sebesar 97,5 persen Target rasio elektrifikasi di 2019 mencapai 99,9 persen.
"Tahun ini 99,9 persen kita kejar terus. Supaya tidak ada saudara-saudara kita yang belum menikmati penerangan," ujarnya.
Lebih lanjut Jonan membeberkan konsumsi listrik nasional pun meningkat seiring dengan kemudahan akses listrik dan pertumbuhan ekonomi. Adapun realisasi konsumsi listrik di 2018 mencapai 1.064 kWh per kapita lebih tinggi dibandingkan 2017 sebesar 1.012 kWh per kapita.
Bila dibandingkan sejak 2014 konsumsi listrik nasional terus meningkat. Pada 2014 konsumsi listrik tercatat 878 kWh per kapita. Kemudian pada 2015 mencapai 918 kWh per kapita dan pada 2016 terus meningkat sebesar 956 kWh per kapita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika