REPUBLIKA.CO.ID, TRENGGALEK -- Presiden Joko Widodo mengingatkan semua pemangku kepentingan terkait penggunaan dana desa. Presiden menegaskan mereka jangan main-main dengan program pembangunan daerah berbasis desa tersebut.
''Semuanya tolong dicatat, jangan main-main tentang penggunaan dana desa,'' kata Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Trenggalek, Jawa Timur, Jumat.
Acara yang digelar di alun-alun Kota Trenggalek itu dihadiri oleh ratusan kepala desa, lurah, camat dan seluruh jajaran ASN se-Kabupatem Trenggalek. Jaringan pendamping desa di wilayah tersebut dan perwakilan dari Tulungagung juga ikut meramaikan acara tersebut.
Bersama rombongan presiden, adn Sekertaris Kabinet Pramono Anung serta beberapa Menteri Karbinet Kerja. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono; Gubernur Jatim Soekarwo dan beberapa pejabat lainnya hadir mengikuti kunjungan kerja Presiden Jokowi.
Jokowi menyadari bahwa pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengawasi penggunaan dana desa. Namun, ada masyarakat yang akan selalu memantau penggunaan dana tersebut.
''Kendati mata saya ini hanya ada dua, banyak 'intelligent' yang akan mengawasi penggunaannya yaitu masyarakat,'' kata Jokowi. ''Sehingga jangan sampai ada laporan yang tidak baik terkait penggunaannya, apalagi langsung kepada saya ketika melakukan kunjungan kerja.''
Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk bertahap terus menaikkan alokasi dana desa. Tren kenaikan ini setidaknya sudah terlihat sejak 2015 dimana awalnya total alokasi DD sebesar Rp 20,7 triliun. Nilainya naik menjadi Rp 47 triliun pada 2016 dan Rp 60 triliun masing-masing pada 2017-2018.
Pada 2019 ini, rencananya pemerintah akan menaikkan alokasi DD menjadi sebesar Rp 70 triliun. Ada dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun sehingga besarannya menjadi Rp 73 triliun.
''Dari situ mulai 2015 hingga 2018 lalu, kami telah mengucurkan DD sebesar Rp 187 triliun untuk sekitar 74 ribu desa,'' katanya.
Dengan besaran dana tersebut, pemerintah akan terus mengawasi dalam hal penggunaanya. Hal itu dikhususkan dalam hal pembelian barang dan jasanya untuk keperluan pembuatan infrastuktur jalan, irigasi, jembatan desa.
Jokowi berharap peningkatan alokasi dana desa tersebut semakin efektif dalam mengangkat taraf ekonomi masyarakat di level desa dan kelurahan. ''Tidak apa-apa dalam empat tahun ini DD digunakan untuk pembangunan infrastuktur, namun saya berharap di tahun kelima penggunaanya digeser untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga bisa menaikkan pendapatan desa,'' kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika