Ahad 06 Jan 2019 20:36 WIB

PT LIB: Liga 1 2019 Bisa Digelar Usai Pemilu

Penyelenggaraan kompetisi bertalian dengan pihak keamanan.

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Endro Yuwanto

Foto: Antara/Putra Haryo Kurniawan

CEO PT LIB Risha Adi Wijaya (kanan) dan COO PT LIB Tigorshalom Boboy (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan terkait kasus pemanggilan CEO PT LIB oleh Satgas Anti-Mafia Bola di kantor LIB, Jakarta, Jumat (4/1/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Liga 1 2019 tak terganggu dengan proses penyelidikan dan penyidikan skandal terkait pengaturan skor dan manipulasi pertandingan di kompetisi nasional. PT Liga Indonesia Baru (LIB) memastikan proses menuju kompetisi nasional musim ini tetap berjalan sesuai rencana.

Direktur Operasional LIB Tigor Shalom Boboy mengatakan keberadaan Satgas Antimafia Bola Polri sekarang ini tidak mengganggu kinerja LIB. "Rencana menggelar Liga 1 berjalan seperti biasa,” ujar dia, Ahad (6/1).

Yang jadi kendala dalam rencana gelaran Liga 1 mendatang, kata Tigor, justru terkait situasi politik dan keamanan di dalam negeri. “Ya kami tahu di tahun 2019 itu ada pilpres (pemiliham presiden) dan pileg (pemilihan legislatif),” sambung dia.

Menurut jadwal, Pilpres dan Pileg 2019 resmi bakal digelar pada 17 April 2019 mendatang. Komunikasi antara operator dengan federasi, Tigor mengatakan, sudah merencanakan Liga 1 digelar setelah pesta demokrasi tersebut selesai. “Kita harus memaklumi, sepak bola di Indonesia bertalian dengan pihak keamanan (kepolisian) yang punya kewenangan untuk mengeluarkan izin penyelenggaraan,” ujar dia.

Namun Tigor menambahkan, menggelar Liga 1 setelah Pemilu 2019 pun itu baru rencana. Ia menjelaskan, kepastian tentang kapan Liga 1 kembali digelar, pun masih menunggu hasil Kongres Tahunan PSSI 2019 yang akan dilaksanakan pada 20 Januari 2019.

Lewat kongres tersebut, kata Tigor, federasi sebagai pemilik kompetisi akan membahas semua rencana program sepak bola nasional, bersama para klub peserta kompetisi dan asosiasi serta pemilik suara juga anggota federasi.

Pada akhir Desember 2018 lalu, Mabes Polri membentuk Satgas Antimafia Bola. Kurang dari sebulan, satuan aparat hukum tersebut sudah menetapkan empat tersangka yang diduga kuat terkait dengan skandal mafia sepak bola di kompetisi nasional. Sejumlah tersangka itu, dua di antaranya adalah pejabat di kepengurusan PSSI. Yaitu, Johar Lin Eng dan Dwi Irianto yang menjabat anggota Komite Eksekutif (Exco) dan anggota Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Dua tersangka lainnya, yaitu Priyanto bersama putrinya Anika Yuni Kartikasari yang selama ini terlibat dalam perwasitan sepak bola nasional. Satgas saat ini mengantongi sekitar 11 nama dan kurang lebih 240 pelaporan terkait skandal pengaturan pertandingan dan skor dalam kompetisi sepak bola nasional.

Pengusutan dan penuntasan hukum terkait skandal sepak bola tersebut dikhawatirkan bakal mengganggu persiapan PSSI dan LIB kembali memutar kompetisi nasional Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 2019.