REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto menjelaskan format debat calon presiden/calon wakil presiden menggunakan pertanyaan terbuka. Formatnya tidak serupa dengan ujian sekolah seperti yang dituding beberapa pihak.
Dengan pertanyaan terbuka, menurut Sunanto, capres/cawapres dapat memberikan jawaban yang konkret atas pertanyaan panelis. Mereka dituntut untuk menghindari jawaban normatif yang biasa terjadi dalam debat. Ia menganggap, pertanyaan terbuka adalah terobosan yang tak seharusnya dipertentangkan.
"Ini upaya melengkapi agar visi-misi capres/cawapres yang normatif menjadi praktis dan konkret," kata Sunanto saat dihubungi di Jakarta, Ahad.
Sunanto mencontohkan, ketika paslon berbicara akan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, hal itu harus terungkap spesifik dan rinci, keadilan terkait apa yang ingin dicapai. Dengan begitu maka masyarakat tahu apa yang akan diperbuat pemimpinnya lima tahun ke depan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) akan menggunakan dua format pertanyaan dalam debat perdana capres/cawapres yang akan berlangsung pada 17 Januari, yaitu menggabungkan pertanyaan terbuka dan tertutup. Pada format pertanyaan terbuka, KPU akan mengirimkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kepada kedua paslon sepekan sebelum debat digelar.
Jumlah pertanyaan yang diberikan sekitar 20 buah, namun hanya tiga pertanyaan saja yang nantinya akan disampaikan. Kebijakan tersebut dikritik Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said ,yang menilai hal tersebut sangat merugikan masyarakat karena mereka tidak akan mendapatkan jawaban yang jujur dan spontan dari kandidat.
"Persoalan nyata di masyarakat datang tiba-tiba dan pemimpin harus bisa meresponsnya secara spontan. Kalau debat soalnya dibocorkan, itu mencabut hak rakyat mengetahui kemampuan calon pemimpinnya," ujar Sudirman.
Dia menilai kalau soal debat dibocorkan lalu jawaban dibuat tim sukses, kandidat tinggal membacakan, maka kemampuan kandidat mengatasi persoalan bangsa tidak akan terlihat dengan pola debat seperti itu. Menurut Sudirman, selama ini kita mempermasalahkan dan menganggap kriminal pihak yang membocorkan soal ujian nasional (UN), lalu soal ujian untuk calon pemimpin negara malah mau dibocorkan.
Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman, mengatakan institusinya tidak memutuskan sendiri terkait mekanisme pemberian pertanyaan terlebih dahulu sebelum debat. Dia menegaskan KPU selalu menetapkan segala hal yang berkaitan dengan debat kandidat sesuai dengan kesepakatan antara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin dan BPN Prabowo-Sandi.
Sementara itu, Ma'ruf mengaku hal itu belum tentu mempermudah jalannya debat. Apalagai, pertanyaan yang diajukan banyak serta belum diketahui pernyataan itu akan diberikan kepada siapa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika