REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung Sultan Muhammad V secara tidak terduga telah mengundurkan diri dua tahun setelah menjabat dari masa jabatan lima tahun.
Istana kerajaan Malaysia mengeluarkan pernyataan bahwa raja yang berusia 49 tahun tersebut sudah mengundurkan diri sebagai Yang Dipertuan Agung Malaysia yang kelima belas tanpa memberikan alasan mengapa hal tersebut dilakukan.
Itu adalah untuk pertama kalinya seorang raja Malaysia yang sedang bertahta mengundurkan diri dalam sejarah Malaysia. Sultan Muhammad V, yang sebelumnya adalah Sultan Kelantan diambil sumpahnya pada Desember 2016 dan menjadikannya Yang dipertuan Agung paling muda dalam sejarah.
Bulan November lalu beredar kabar bahwa Sultan Muhammad menikahi mantan ratu kecantikan Rusia berusia 25 tahun di saat sang raja sedang cuti sakit selama dua bulan. Dalam laporan yang muncul di media Rusia dan Inggris dan juga beredar luas di media sosial menunjukkan gambar-gambar pesta pernikahan yang dilaporkan terjadi di Moskow.
Sejauh ini tidak ada pengukuhan sama sekali dari Sultan, pihak Istana, maupun pemerintah Malaysia mengenai pernikahan tersebut.
Spekulasi mengenai kemungkinan Sultan Muhammad V akan mengundurkan diri muncul minggu lalu beberapa saat setelah dia kembali dari cutinya. Namun Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan pada Jumat bahwa dia tidak mengetahui adanya rencana pengunduran diri.
Yang Dipertuan Agung Malaysia merupakan jabatan kehormatan tanpa adanya kekuasaan politik digilir oleh sembillan kesultanan yang ada, dengan jabatan raja tersebut berlangsung selama lima tahun. Pernyataan dari Istana menyebutkan bahwa Yang Dipertuan Agung berterima kasih atas kesempatannya menjadi raja dan mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri dan Pemerintah atas kerja sama selama dia menjabat.
Meningkatnya ketegangan rasial di Malaysia
Harian Malaysia The New Straits Times melaporkan bahwa sudah muncul ketegangan Istana Kerajaan dengan pemerintah pimpinan Dr Mahathir, yang memenangkan pemilu bulan Mei lalu sebagai pihak oposisi. Dr Mahathir, yang selama 22 tahun berkuasa sebelumnya sebagai PM sering berbeda pendapat dengan pihak kerajaan Malaysia. Dia mengatakan dalam sebuah postingan di blog minggu lalu bahwa semua orang 'mulai dari pihak kerajaan, perdana menteri, dan menteri, pegawai negeri, dan rakyat biasa" harus tunduk pada hukum tanpa memberi rincian lebih lanjut.
Pada Juni lalu, pemerintah dan pihak kerajaan bersitegang selama dua minggu mengenai rencana pemerintah mengangkat calon bukan dari suku Melayu sebagai Jaksa Agung. Yang Dipertuan Agung akhirnya menyetujui pengangkatan tersebut, namun insiden ini menciptakan ketegangan rasial di Malaysia.
Dewan Kesultanan dalam waktu dekat diperkirakan akan bersidang guna menentukan raja Malaysia berikutnya. Walau Yang Dipertuan Agung merupakan jabatan kehormatan, namun mereka sangat dihormati oleh kebanyakan warga Melayu Malaysia.
AP/Reuters
Ikuti Whatsapp Channel Republika