REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta transportasi Jabodetabek dapat diintegrasikan agar lebih terkoordinasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan integrasi transportasi Jabodetabek rencananya ditangani oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, bukan di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Berikan saja ke Gubernur (DKI Jakarta) karena presiden pernah alami waktu jadi gubernur betapa kompleksnya itu (tumpang tindihnya persoalan pengelolaan transportasi Jabodetabek)," kata Luhut di Kantor Kemenko Maritim, Selasa (8/1).
Sebab, menurut Luhut, sebelumnya sudah dibuat organisasi baru seperti di Singapura untuk menangani pengelolaan transportasi di Jabodetabek. Hanya saja, menurutnya, hal tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga persoalan pengelolaan transportasi di Jabodetabek masih kompleks.
Untuk itu, rencananya jika nanti akan diintegrasikan maka pengelolaan integrasi transportasi Jabodetabek akan diberikan langsung kepada DKI Jakarta. "Sekarang kasih saja penuh (kepada pemprov DKI Jakarta). Kira-kira begitu. DKI kan duitnya juga banyak. Tahun ini Rp 11 triliun sisa anggarannya," tutur Luhut.
Luhut mengharapkan nantinya penanganan semua jenis transportasi di Jabodetabektidak lagi dilakukan terpisah. Sebab nantinya, akan ada moda raya terpadu (MRT) dan lintas rel terpadu (LRT) sehingga semuanya dapat terintegrasi dalam satu pengelolaan.
Dengan demikian, Luhut menilai jika transportasi di Jabodetabek terintegrasi makan akan memudahkan penanganan dan selanjutnya rencana tersebut masih akan dibahas lebih lanjut. "Masih dirumuskan teknisnya, nanti Pak Wapres (Jusuf Kalla) yang memimpin pertemuan itu," ungkap Luhut.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan selama ini pengelolaan transportasi di Jabodetabek tumpang tindih antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal itu menyebabkan penyediaan layanan transportasi antardaerah pun tak berjalan maksimal.
Untuk itu, Kemendagri akan mengoordinasi daerah seperti DKI, Jawa Barat, Tangerang, dan kementerian. Sedangkan untuk di tingkat pusat akan dikoordinasi langsung oleh presiden dan wakil presiden.
"Jangan sampai nantinya menentukan dua stasiun transit saja antara pemda DKI, BUMN dan kementerian itu tumpang tindih," kata Tjahjo usai rapat terbatas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (8/1).
