Rabu 09 Jan 2019 12:03 WIB

Menhub Usul Kebijakan Satu Tiket Transportasi Jabodetabek

Presiden Jokowi meminta pengelolaan transportasi Jabodetabek diintegrasikan

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Nidia Zuraya
Rangkaian kereta Moda Raya Terpadu, MRT (ilustrasi)
Foto: Republika
Rangkaian kereta Moda Raya Terpadu, MRT (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendukung jika nantinya pengelolaan transportasi Jabodetabek akan diintegrasikan. Sebab saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengelolaan transportasi di Jabodetabek dapat diintegrasikan pengelolaannya.

Salah satunya yaitu soal integrasi tiket setelah nantinya moda raya terpadu (MRT) dan lintas rel terpadu (LRT) beroperasi. "Malah lebih sederhana kalau (tiket) menjadi one policy itu. Lebih bagus," kata Budi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa (8/1).

Budi mengatakan pada dasarnya keinginan presiden yang meminta pengelolaan transportasi di Jabodetabek diintegrasikan merupakan ide yang baik. Ide tersebut, kata Budi, dengan menyatukan perizinan fasilitas transportasi.

Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, Budi mengatakan pembahasan teknis akan segera dilakukan. "Pak Wapres (Jusuf Kalla) sebagai tim untuk terus memberikan arahan pada kita," tutur Budi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan selama ini pengelolaan transportasi di Jabodetabek tumpang tindih antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Hal itu menyebabkan penyediaan layanan transportasi antar daerah pun tak berjalan maksimal.

Untuk itu, nantinya Kemendagri akan mengkoordinasi daerah seperti DKI, Jawa Barat, Tangerang, dan kementerian. Sedangkan untuk di tingkat pusat akan dikoordinasi langsung oleh presiden dan wakil presiden.

"Jangan sampai nantinya menentukan dua stasiun transit saja antara pemda DKI, BUMN dan kementerian itu tumpang tindih," kata Tjahjo usai rapat terbatas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (8/1)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan rencananya akan ditangani oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. "Berikan saja ke Gubernur (DKI Jakarta) karena presiden pernah alami waktu jadi gubernur betapa kompleksnya itu (tumpang tindihnya persoalan pengelolaan transportasi Jabodetabek)," kata Luhut di Kantor Kemenko Maritim, Selasa (8/1).

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۗاِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

(QS. Al-A'raf ayat 27)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement