REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Kelompok pembelot ternama Korea Utara (Korut) meminta Pemerintah Italia dan Pemerintah Korea Selatan (Korsel) untuk melakukan pencarian dan memberikan perlindungan bagi diplomat Korut di Italia, Jo Song-gil.
Jo, yang masa jabatannya akan berakhir pada November, telah menghilang bersama istrinya di awal bulan itu. Italia tidak memiliki duta besar (dubes) Korut sejak dubes terakhirnya diusir pada 2017, setelah negara itu melakukan uji coba nuklir keenam.
Menurut anggota parlemen Korsel, Jo bergabung dengan kedutaan pada Mei 2015 sebagai sekretaris ketiga. Sebuah laporan yang belum dapat dikonfirmasi di Korsel menyatakan Jo telah membelot dan akan mencari suaka di negara Barat itu.
"Jo Song-gil dan keluarganya memiliki kebebasan untuk memilih tempat suaka, dan karena mereka adalah warga negara Korea, mereka berhak untuk dilindungi oleh Pemerintah Korea Selatan," ujar Thae Yong-ho, mantan dubes Korut untuk Inggris Raya yang membelot pada 2016, di Seoul, Rabu (9/1), dikutip CNN.
"Kami menyerukan kepada Pemerintah Italia untuk memberikan Jo Song-gil dan keluarganya semua persyaratan yang diperlukan untuk pergi ke negara pilihan mereka, sesuai dengan hukum internasional dan semangat kemanusiaan," papar dia.
Tokoh konservatif dan sayap kanan di Korsel telah mengkritik pemerintahan Presiden Moon Jae-in karena dianggap mengabaikan hak asasi manusia dalam upayanya untuk mencapai denuklirisasi Korut.
Thae menilai baik pemerintah Korea Selatan atau warganya tidak menyatakan niat mereka untuk menyelamatkan Jo dan keluarganya setelah pembelotan ini. "Dan saya sedih dengan situasi saat ini," ujarnya.
Thae adalah salah satu pejabat Korut tingkat tinggi yang membelot ke Korsel dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan tidak mungkin bagi para diplomat untuk membahas niat mereka untuk mencari suaka dengan orang lain sebelumnya.
"Tidak ada cara untuk mengetahui siapa mata-mata dan siapa yang dapat diandalkan. Tidak terpikirkan untuk membahas pembelotan dengan siapa pun," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika