REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman membantah tudingan sejumlah pihak bahwa KPU dinilai terlalu reaktif dalam menanggapi berita bohong atau hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Menurutnya, KPU sudah mempertimbangkan matang dalam menanggapi hoaks surat suara tercoblos, termasuk langkah melaporkan pelaku terduga pembuat hoaks.

"Kita tidak reaktif itu, apalagi sebagian orang menyatakan kita over reaktif, tidak! Ini sangat kita pertimbangkan matang," ujar Arief menjawab cecaran sejumlah anggota DPR dalam rapat di Komisi II DPR, Rabu (9/1).

Arief membandingkan sikap KPU dalam merespon tudingan yang dialamatkan kepada KPU selama ini. Menurutnya, selama ini KPU cukup menjawab dengan data dan fakta terkait tudingan persoalan persoalan terkait Pemilu. Namun, tidak haknya dengan hoaks tujuh kontainer surat suara yang menurutnya sudah mendeligitimasi Pemilu dan KPU. Sebab, dalam informasi hoaks tersebut menyebut KPU sudah menyita kontainer surat suara.

"Ada di salah satu akun bahwa KPU telah menyita satu kontainer, loh ini kan kebohongan luar biasa, ini kan langsung menuding. menilai menjudge seolah olah KPU telah menyita satu kontainer itu kita harus ambil sikap," kata Arief.

Sebelumnya, dalam rapat, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengkritisi respon KPU terkait surat suara tercoblos. "Saya melihat statment KPU tidak layak tidak pas. Ini semata-mata patisipasi rakyat yang harus ditangkap (diterima), dibersikan, diclearkan," kata Herman.

Herman menilai KPU turut serta dalam membuat kegaduhan dalam menangani kasus hoaks surat suara tersebut. Padahal seharusnya penyelenggara pemilu tidak ikut meramaikan apalagi menggiring opini masyarakat. "Saya ingin mengingatkan KPU semestinya tidak banyak membangun opini kalau ada rakyat yang ingin mengingatkan terhadap potensi yang akan menanggu dan membuat suasana tidak kondusif," ujar Herman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika