REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kapolri agar bersikap tegas terhadap berbagai upaya untuk melemahkan penyelenggara pemilu. Aparat, kata dia, tak boleh membiarkan berbagai kegiatan yang melemahkan KPU.
"Aparat tidak boleh membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, melegitimasi KPU," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1).
KPU, kata Jokowi, merupakan penyelenggara pemilu yang harus didukung oleh seluruh masyarakat. Karena itu, ia meminta Kapolri untuk menindak tegas pihak-pihak yang berupaya melemahkan KPU.
"Jadi kalau ada orang-orang ada pihak-pihak yang ingin melemahkan mendelegitimasi itu saya sampaikan ke Kapolri juga tegas," jelasnya.
Baca juga: Ini Modus Operandi Pembuat Konten Hoaks Surat Suara
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menilai ada serangkaian manuver berbahaya untuk merusak kredibilitas dan legitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri. Indikasinya, mengembuskan kabar bohong soal tujuh kontainer yang berisi kertas suara tercoblos.
Selain itu, adanya serangan putusan KPU soal debat yang dianggap berpihak pada pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Menurut, Ace hal itu juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan.
"Serangan itu bertujuan merusak kredibilitas KPU sebagai lembaga independen. Dengan tujuan akhirnya semua putusan KPU dianggap partisan. Ini menjadi pintu masuk untuk mendelegitimasi pemilu," ujar dia.