REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kerugian Rp100 triliun per tahun di beberapa ruas jalan di Jabodetabek karena masifnya penggunaan kendaraaan pribadi di jalan raya. Anies mengaku Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kesulitan kebijakan transportasi umum.

"Justru kemarin ketika rapat sudah mulai, tertutup, teman-teman media sudah keluar, angka itu dikoreksi oleh Pak JK dan kami juga angkanya sama, yaitu Rp100 triliun, bukan Rp65 triliun lagi," Kata Anies di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (9/1).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kesulitan mengatur kebijakan transportasi umum karena kewenangan untuk pengintegrasian terpecah-pecah dan tidak satu komando. Menurutnya, jika kewenangan tak diimbangi dengan sumber daya maka tak akan bisa berjalan beriringan.

"Pemerintah pusat memberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan integrasi antar moda transportasi," kata Gubernur.

Anies menjelaskan, bahwa hasil arahan pada rapat dengan Presiden Joko Widodo pada hari Selasa adalah dikonsolidasikan ke DKI dan beberapa kali ditanya kesiapan DKI. "Kita siap, Jakarta siap dan kita akan bisa untuk melakukan ini di DKI, nanti mengembangkannya mudah," kata Anies.

Dia mengatakan rute-rute lalu lintas juga masih mengasumsikan kemudahan bagi pengguna kendaraan pribadi. "Rute-rute lalu lintas kita tidak bisa leluasa mengatur jalan-jalan utama itu karena tidak berada di kewenangan DKI. Untuk urusan transportasi ini presiden melihat pentingnya DKI menjadi 'leading party', pihak yang mengkoordinir," kata Anies.

Ikuti Whatsapp Channel Republika