REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan para orang tua mahasiswa Indonesia yang diduga mengalami kerja paksa di Taiwan sudah bertemu dengan Kementerian Luar Negeri. Para orang tua itu didampingi anggota DPRD Bangka Belitung.

"Ini terjadi karena ada Pemda yang membuat kerja sama bilateral universitas langsung, dengan pihak ketiga bahkan, di Taiwan tanpa berkonsultasi dengan pemerintah pusat," kata Iqbal, Rabu (9/1).

Para orang tua itu ingin mencari informasi tentang kondisi anak mereka di Taiwan. Iqbal mengatakan karena kerja sama Pemerintah Bangka Belitung ini tidak diketahui pemerintah pusat, maka keberadaan mahasiswa yang terlibat dalam kerja sama itu sulit diawasi. 

"Kemungkinan masalahnya muncul di situ, tapi kami masih dalami," tambah Iqbal.