REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pihaknya berhasil merealisasikan empat mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Empat poin itu adalah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (bapok) serta mengutamakan penyerapan dalam negeri, meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan, serta membangun/merevitalisasi pasar rakyat.
Di sektor perdagangan dalam negeri, Enggar menjelaskan, Kemendag berhasil menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, yang diindikasikan pada tingkat inflasi yang terkendali. Inflasi kelompok bahan makanan tahunan (yoy) terutama selama bulan puasa dan Lebaran pada 2014 hingga 2018 cenderung turun.
Bahkan, pada 2017, tingkat inflasi kelompok bahan makanan berada di bawah inflasi nasional. Inflasi nasional 2018 sebesar 3,13 persen, masih di bawah target pemerintah sebesar 3,5 persen dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional tahun sebelumnya sebesar 3,61 persen.
"Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, turut membantu capaian inflasi nasional yang masuk dalam target pemerintah," katanya dalam konferensi pers di Gedung Kemendag, Jakarta, Kamis (10/1).
Enggar menyebutkan, beberapa kebijakan telah diimplementasikan untuk meraih capaian tersebut yaitu penetapan harga acuan, penetapan harga eceran tertinggi (HET), penertiban pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok, serta penataan dan pembinaan gudang.
Selain itu, Enggar mengatakan, Kemendag juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha serta memfasilitasi BUMN dan pelaku usaha. Tidak kalah penting, menugaskan Bulog dalam operasi pasar dan menjaga stok beberapa komoditas pangan.
Perbaikan pasar sebagai sarana distribusi perdagangan juga terus dilakukan. Sampai dengan November 2018, pemerintah telah merevitalisasi 4.211 pasar rakyat dari target 5.000 pasar rakyat pada 2015 sampai 2019. "Untuk tahun ini, direncanakan akan dibangun atau direvitalisasi 1.037 pasar rakyat. Proyeksi total jumlah pasar yang akan selesai selama 2015 hingga 2019 berjumlah 5.248 pasar," tutur Enggar.
Penguatan perdagangan dalam negeri juga terus diupayakan dengan meningkatkan iklim usaha kondusif dan kemudahan berusaha. Di antaranya melalui penyederhanaan serta transparansi perizinan bidang perdagangan dalam negeri yang dilayani secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sejak tahun 2018, Enggar mencatat, sekitar 37 perizinan bidang perdagangan dalam negeri sudah terintegrasi melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Menurutnya, ini menjadi bukti pemerintah terus berkomitmen dan terus berupaya untuk menguatkan pasar dalam negeri dan juga terus berusaha menjaga harga bapok tetap stabil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika