REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polisi sudah memeriksa enam orang terkait bom palsu yang ditemukan di Rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Jalan Kalibata Selatan 42 C, Jakarta Selatan. Satu dari enam orang tersebut adalah tukang bubur yang beroperasi di sekitar rumah Agus.
"Polisi sedang melakukan pemeriksaan mendalam, pada empat orang saksi dari Pak RT, kemudian juga dari tukang bubur kemudian beberapa orang lagi dari kediaman Pak Agus," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Jumat (11/1).
Sedangkan dua saksi lain merupakan anggota polisi yang pertama kali menemukan, mengamankan, dan membantu sterilisasi bom palsu. Dedi menjelaskan, khusus untuk penjual bubur, tim Inafis juga akan memanggil ahli sketsa wajah. Pasalnya, berdasarkan keterangan dari tukang bubur tersebut, ada orang yang sempat menanyakan alamat sebelum tas berisi bom palsu ditemukan di rumah Agus.
Orang yang bertanya pada tukang bubur tersebut, kata Dedi, memang tidak menanyakan kediaman Agus, melainkan kediaman Ketua RT. Namun, polisi tetap berupaya mendalami keterangan tukang bubur terkait orang tersebut sebagai bahan analisis yang lebih lengkap.
Orang yang bertanya pada tukang bubur tersebut, kata Dedi menggunakan sepeda motor tanpa memakai helm. Penanya itu bersama rekannya yang duduk menunggu di sepeda motor.
"Itu lagi dicoba digambar dulu sketsa wajahnya. Nanti dari skesta wajah yang sudah berhasil digambar ahli sketsa akan dimasukan ke laporan forensik," ujar Dedi menjelaskan.
Polisi telah memastikan benda yang ditemukan di rumah Agus Rahardjo pada Rabu (9/1) adalah bom palsu atau fake bomb. Tas yang ditemukan di rumah Agus berisikan pipa, kabel dan baterai. Tetapi, benda tersebut tidak merupakan satu rangkaian bom. Tidak pula ditemukan detonator atau pemicu ledak.
Dalam tas tersebut, ditemukan pula serbuk putih. Namun setelah dianalisis Puslabfor Polri, serbuk tersebut bukan bahan berdaya ledak, melainkan semen putih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika