REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang pesta demokrasi tahun 2019 ini, pemerintah semakin giat menangkal peredaran hoaks melalui dunia maya. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun sinergisitas untuk mencegah dampak negatif penyebaran hoaks di Indonesia.

Menurut Deputi VII Kemenko Polhukam, Rus Nurhadi sinergi antar lembaga diperlukan agar usaha penangkalan hoaks lebih terjamin.

"Tahun ini pesta demokrasi bangsa kita. Perlu bagi membahu untuk mencegah sesuatu yang akan menjadi perpecahan bangsa," kata dia, usai Rapat Koordinasi dengan Tim Sinergi Media Sosial Aparatur Negara) di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (11/1).

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik R Niken Widiastuti menyatakan rapat dilaksanakan untuk menyusun strategi dalam menangkal penyebaran hoaks. Tahun politik, menurut Niken merupakan saat untuk merapatkan barisan mencegah tersebarnya hoaks.

"Hoaks setia hari yang disebarkan tentunya sangat berbahaya. Selain hoaks, ada fitnah, provokasi, ujaran kebencian dan menghasut. Kalau tidak ditangani secara sungguh-sungguh bisa berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa," kata dia.

Tantangan menangkal hoaks itu dinilai Dirjen Niken semakin besar, pasalnya beberapa aktivitas penyebaran menjadi semakin masif karena menggunakan akun bot atau akun palsu. Hal yang menjadi perhatian bersama bagaimana melakukan respons secara cepat agar tidak membuat masyarakat menjadi bingung.

"Kita menangkal hoaks tidak hanya untuk menangkal media sosial yang digerakan orang per orang, tapi sekarang ini justru medsos digerakkan oleh bot atau mesin-mesin. Sehingga kalau kita tidak cepat dalam merespons, akan membingungkan masyarakat dan masyarakat akan ada di situasi yang negatif," ujar Niken.

Ikuti Whatsapp Channel Republika