REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pembangunan berbasis trasportasi (transit oriented development/TOD) di Poris Plawad, Kota Tangerang, masih belum berjalan. Kepala Hubungan Masyarakat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Budi Rahardjo mengatakan, saat ini kajian TOD Poris Plawad masih dalam tahap kajian di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Menurut Budi, saat ini sudah ada pemrakarsa yang mengajukan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Kajian itu Itu sudah disampaikan ke Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Namun, kajian itu masih harus dilampiri persetujuan ketinggian bangunan. Pasalnya, lokasi pembangunan masuk dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Soekarno-Hatta. "Itu kan masuk wilayah KKOP. Jadi ada batas ketinggian (bangunan)," kata Budi saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (11/1).
Berdasarkan desain pemrakarsa, lanjut Budi, ketinggian bangunan yang diajukan sekitar 151 meter. Hal itulah, kata dia, yang menjadi kajian Kemenhub saat ini. "Apabila nanti itu disetujui, akan ada tender. Kami berharap proses tender sudah kelar 2019, sehingga TOD bisa dikerjakan," kata dia.
Meski begitu, Budi belum bisa memastikan waktu TOD Poris Plawad akan beroperasi. Pasalnya, pembangunan dikerjakan bukan menggunakan anggaran pemerintah, melainkan swasta. Selain itu, menurut dia, masih ada kemungkinan mengubah desain jika tinggi bangunan tak disetujui.
Budi menilai, lokasi Poris Plawad merupakan kawasan yang diharapakan menjadi sentral untuk angkutan umum massal. "TOD itu kan dibangun di kawasan perumahan dan perkantoran agar mobilitas manusia bisa menikmati angkutan umum massal. Di wilayah itu sangat memungkinkan dibangun TOD," jelas dia.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Saeful Rohman mengatakan, TOD sangat berfungsi untuk mengurai kemacetan yang ada di Kota Tangerang. Saat ini, kata dia, ada sekitar 3,1 juta kendaraan melintas dari Kota Tangerang ke Jakarta.
Saeful menambahkan, TOD di Poris Plawad nantinya akan mencangkup tujuh layanan moda transportasi umum, yakni angkutan kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota antarprovinsi (AKAP), TrannsJakarta, kereta comutter yang menghubungkan Jabodetabek, kereta Bandara Soekarno-Hatta, serta rencana pembangunan LRT dari Serpong.
Menurut Saeful, kawasan transit tingkat kota berskala nasional itu akan menjadi percontohan pengembangan wilayah lain di Indonesia. Apalagi, lanjut dia, Terminal Poris Plawad merupakan satu dari tiga terminal yang direncanakan oleh BPTJ.
Selain transportasi massal antarkota, pihaknya juga menyediakan bus dalam kota (Bus Rapid Transit/BRT) Trans Tangerang. Sejak diluncurkan akhir tahun 2016, dengan koridor I Poris Plawad-Jatake, jumlah penumpangnya meningkat setiap bulan.
Pada pertengahan 2018, koridor II Trans Tangerang telah ditambah, yakni Terminal Poris Plawad-Cibodas. Saeful mengungkapkan, tahun ini akan ditambah lima koridor lainnya. "BRT ini dihadirkan untuk mendorong masyarakat mulai beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Itu pun bertujuan untuk mengurai kemacetan," kata dia.
Saeful menjelaskan, untuk kemacetan diperlukan kerja sama banyak pihak. Dengan begitu, warga dapat berpindah menggunakan angkutan massal dibandingkan kendaraan pribadi. "Penyediaan transportasi massal yang terintegrasi terhitung efektif dengan adanya TransJakarta yang menghubungkan antara Kota Tangerang dan DKI Jakarta. Terlihat ada penurunan kendaraan prubadi dari tahun 2017 sebesar 4 juta kendaraan, sekarang menyusut jadi 3,1 kendaraan," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika