REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2018 telah mencapai Rp 120 triliun. Sementara itu kredit bermasalah (NPL) tercatat sebesar 0,24 persen.

"Angka tersebut adalah 97,2 persen dari target tahun 2018 sebesar Rp 123,801 triliun," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir di Jakarta, Senin (14/1).

Iskandar mengatakan realisasi KUR tersebut sebagian besar atau mencapai 46,8 persen telah tersalurkan kepada KUR sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa yang bermanfaat untuk mendukung perekonomian.

Realisasi porsi penyaluran KUR sektor produksi ini naik dari pencapaian pada 2017 sebesar 42,3 persen, meski belum mampu memenuhi target yang ditetapkan dalam 2018 sebesar 50 persen.

Wilayah penyaluran KUR masih didominasi oleh pelaku usaha di Pulau Jawa, dengan porsi penyaluran sebesar 55 persen diikuti dengan Sumatera 19,4 persen dan Sulawesi 11,1 persen. "Kinerja penyaluran KUR per provinsi tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia," kata Iskandar.

Sementara itu, penyalur KUR tertinggi selama 2018 dicatatkan oleh BRI sebesar Rp 80,18 triliun, Bank Mandiri Rp 17,58 triliun dan BNI Rp 15,99 triliun.

Secara keseluruhan, total realisasi penyaluran KUR sejak Agustus 2015 hingga 31 Desember 2018 mencapai Rp 333 triliun dengan outstanding Rp 126 triliun dan NPL satu persen. 

Penyaluran KUR itu masih didominasi untuk skema KUR Mikro sebesar 65,6 persen diikuti dengan skema KUR Kecil 34,1 persen dan KUR untuk TKI 0,3 persen.

Untuk 2019, total usulan plafon KUR adalah Rp 140 triliun dengan suku bunga tetap sebesar tujuh persen efektif per tahun

Ikuti Whatsapp Channel Republika