REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Presiden Donald Trump pada Senin (14/1) menolak seruan Partai Republik untuk sementara waktu membuka kembali kegiatan lembaga pemerintah AS yang mengalami shutdown sejak Desember tahun lalu. Hingga kini shutdown pemerintahan AS sudah memasuki pekan ke empat.
Sekitar seperempat dari operasi pemerintah federal telah disetop sejak 22 Desember 2018. Penghentian operasional pemerintah federal ini disebabkan Presiden AS Donald Trump yang bersikeras meminta anggaran sebesar 5,7 miliar dolar AS untuk membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko.
Kubu Demokrat, yang kini mengendalikan Kongres, menolak permintaan Trump. Begitu pula suara anggota senat dari Partai Demokrat, yang diperlukan untuk meloloskan sebagian besar undang-undang di majelis.
Mereka tetap menolak permintaan tersebut, meskipun Partai Republik memiliki mayoritas suara.
Pada Ahad (13/1), Senator Partai Republik Lindsey Graham mendesak Trump untuk membuka kembali kegiatan pemerintahan dalam waktu singkat dalam upaya untuk memulai kembali perundingan. Ide ini juga telah diusulkan Partai Demokrat selama berminggu-minggu.
"Ya, itu adalah saran yang dibuat Lindsey, tetapi saya menolaknya," kata Trump kepada wartawan ketika dia meninggalkan Gedung Putih untuk melakukan perjalanan ke Louisiana.
"Saya ingin menyelesaikannya. Saya tidak ingin hanya menunda saja," lanjut dia.
Shutdown kali ini merupakan yang terpanjang dalam sejarah AS.
Kubu Demokrat mengatakan ada cara yang lebih murah dan lebih efektif untuk meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan daripada membangun tembok yang harganya bisa melampaui 25 miliar dolar AS. Mereka telah menawarkan sebesar 1,3 miliar dolar AS untuk tahun ini dalam pos anggaran dana keamanan di perbatasan.
Ketika mencalonkan diri sebagai presiden, Trump mengatakan Meksiko akan membayar mahal untuk tembok itu. Namun, pemerintahnya menolak.
Baru-baru ini, Trump menyarankan bahwa kesepakatan perdagangan yang dinegosiasikan ulang dengan Meksiko dapat mendatangkan pendapatan yang dibutuhkan untuk membangun tembok atau bahwa dana militer dan tentara AS dapat dimanfaatkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika