REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Sebuah organisasi yang didukung Arab Saudi, National Society for Human Rights (NSHR), menuduh beberapa negara asing telah menghasut perempuan muda Saudi untuk melarikan diri dari keluarga mereka.
Pernyataan ini merupakan komentar publik pertama dari Riyadh setelah seorang perempuan Saudi, Rahaf Mohammed al-Qunun (18 tahun) mendapatkan suaka di Kanada.
NSHR tidak menyebutkan nama Qunun yang kisahnya telah menarik perhatian dunia. Qunun mengurung dirinya sendiri di kamar hotel bandara Bangkok setelah melarikan diri dari keluarganya dan meminta bantuan melalui Twitter untuk menolak dideportasi ke Arab Saudi.
Dalam sebuah pernyataan pada Ahad (13/1) malam, kepala NSHR Mufleh al-Qahtani menuduh negara-negara yang tidak disebutkan namanya dan organisasi internasional, telah mengejar agenda politik. Mereka dituduh mendorong perempuan untuk jatuh ke tangan para pedagang manusia.
"NSHR terkejut oleh hasutan beberapa negara terhadap beberapa perempuan nakal Saudi untuk memberontak terhadap nilai-nilai keluarga mereka dan mendorong mereka keluar dari negara itu dan berusaha menerimanya dengan dalih memberi mereka suaka," kata Qahtani.
Baca juga, Kanada Terima Suaka al-Qunun.
Dia tidak menyebutkan nama Kanada atau Australia, yang telah menawarkan suaka terhadap Qunun. Ia juga tidak menyinggung Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), yang memberikan status pengungsi kepada Qunun.
Qunun tiba di Toronto pada Sabtu (12/1) dengan mengenakan hoodie bertuliskan Kanada, dan topi bertuliskan UNHCR. Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland menyambutnya di bandara dan memanggilnya sebagai seorang warga negara baru Kanada yang sangat pemberani.
Langkah Kanada itu dilakukan di tengah ketegangannya dengan Riyadh, setelah Ottawa menuntut pembebasan sejumlah aktivis hak asasi yang dipenjara tahun lalu di Saudi. Arab Saudi kemudian mengusir duta besarnya untuk Kanada, memperingatkan warga Saudi yang tinggal di sana, dan membekukan perdagangan.
Kasus ini juga menarik perhatian pada sistem perwalian di Arab Saudi, yang mengharuskan perempuan memiliki izin wali laki-laki untuk bepergian.
Qahtani mengatakan hukum Saudi melarang penganiayaan dan mengizinkan perempuan untuk melaporkannya. Namun kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional mengatakan dalam praktiknya banyak perempuan Saudi khawatir bahwa melaporkan ke polisi hanya akan semakin membahayakan hidup mereka.
Catatan hak asasi manusia (HAM) di Arab Saudi telah menjadi sorotan sejak pembunuhan jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi, di Istanbul pada Oktober lalu. Kritik internasional juga meningkat atas serangan udara koalisi pimpinan Saudi di Yaman yang telah menewaskan banyak korban sipil, termasuk anak-anak.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, di Riyadh pada Senin (14/1), mengatakan ia telah berbicara dengan para pemimpin Saudi tentang masalah Yaman, Khashoggi, dan HAM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika