REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mulai memetakan lokasi pemasangan buoy atau alat pendeteksi dini tsunami, setelah sempat tak beroperasi sejak 2012 lalu. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan, sistem deteksi dini tsunami sebetulnya sudah dikembangkan dalam satu dekade belakangan.
Menyusul perintah Presiden Jokowi untuk mengoptimalkan keberadaan alat pendeteksi dini tsunami, BMKG bersama Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan melakukan pemasangan buoy baru di lokasi-lokasi yang akan ditentukan kemudian.
"Jumlahnya belum kami catat namun lokasinya bergantung lokasi-lokasi paling rawan bencana. Misalnya, zona dekat Megathrust (tumbukan lempeng yang bisa memicu gempa dan tsunami)," jelas Dwikorita, Selasa (15/1).
Buoy nantinya dipasang di perairan yang memiliki potensi terjadi tsunami, terutama di sepanjang zona megathrust, termasuk sebelah barat Pulau Sumatra, sebelah selatan Pulau Jawa, hingga perairan sepanjang selatan Nusa Tenggara. Dwikoritas menjelaskan bahwa buoy yang berwujud serupa dengan menara terapung akan dipasang di permukaan laut.
Alat ini akan terkoneksi dengan jejaring sensor di bawah laut yang bisa merekam perubahan tekanan hidrostatis. "Buoy akan mengirim hasil bacaan yang direkam oleh sensor-sensor di bawah laut, termasuk kalau ada perubahan tekanan hidrostatis yang dibangkitkan gelombang tsunami," katanya.
Pemasangan buoy tsunami ini diyakini akan menjadikan Indonesia memiliki teknologi deteksi dini tsunami yang setaraf dengan Jepang, atau terjadi lompatan teknologi hingga 20 tahun. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta TNI untuk terlibat dalam penjagaan alat pendeteksi dini tsunami.
Permintaan Presiden ini dilatari kesadaran bahwa alat pendeteksi dini tsunami harus diperlakukan seperti objek vital nasional. "Alat yang sudah ada yang bisa diperbaiki, akan diperbaiki. Tempat yang belum terpasang, diusulkan dipasang berdasarkan data para pakar, kami harap segera berproses maksimal tiga bulan," jelas Kepala BNPB Doni Monardo usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (14/1).
Doni menambahkan, BMKG dan BNPB juga sedang menginventarisir jumlah alat pendeteksi tsunami yang rusak atau hilang untuk segera diperbaiki atau diganti dengan yang baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika