REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menganggarkan anggaran untuk pembangunan dan revitalisasi rusun yang direncanakan akan dilaksanakan pada 2019 ini. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, menerangkan saat ini pembangunan masih dalam proses pelelangan.
“Saat ini masih dalam tahap akan masuk lelang. Belum ada perusahaan yang masuk lelang,” ujar Kelik kepada Republika.co.id, Selasa (15/1).
Dia mengatakan, pembangunan rusun itu terdiri atas tujuh rusun baru dan tiga rusun revitalisasi. Pembangunan rusun itu antara lain rusun PIK Pulogadung, rusun Jalan Inspeksi BKT Ujung Menteng, dan rusun Cakung Barat.
Lalu, rusun Padat Karya, rusun Pulojahe, rusun Kelapa Gading Timur, dan rusun PIK Pulogadung tahap II. Sementara, pembangunan rusun yang akan direvitalisasi adalah rusun Karanganyar, rusun Penjaringan dan rusun Cipinang Besar Utara.
Anggaran yang telah dianggarkan dalam pembangunan rusun tersebut adalah sebanyak 897 miliar pada 2019 ini. Pembangunan ke-sepuluh rusun itu direncanakan akan memakan waktu dua tahun, dan ditargetkan akan selesai pada 2020 mendatang.
Tahap pembangunannya sendiri, Kelik menjelaskan, proses pelelangan sendiri ditargetkan akan selesai pada April 2019 mendatang. Sehingga, pada saat itu, pihaknya akan masuk ke dalam tahap kontrak dengan perusahaan yang akan membangun ke-sepuluh rusun tersebut.
“Tahap pelaksanaannya jadi lelang, nanti April kontrak. Nanti ada pengembangan desain selama dua bulan. Diperkirakan bulan Juni baru pelaksanaan (pembangunan),” jelas dia.
Nantinya, rusun yang akan dibangun dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah ini akan memiliki 6043 unit dari keseluruhan rusun. Namun, untuk jumlah unit masing-masing rusun, kata dia, akan berbeda-beda sesuai dengan keadaan lokasi ini.
“Yang pernah kita bangun satu rusun itu paling banyak adalah sebanyak 255 unit,” jelas Kelik.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengingatkan kepada pemprov DKI Jakarta untuk tepat waktu dalam membangun ke-sepuluh rusun yang direncanakan dibangun secara multiyears ini. Dia menyebut jangan sampai pemprov DKI beralasan sehingga membuat pembangunan tertunda.
“Kita cuma satu aja ya. Anggarannya sudah, kemudian multiyears-nya juga sudah disetujui. Tinggal kapan mereka mau melaksanakan dan harus tepat waktu. Jangan nanti ada alasan lagi,” kata Bestari kepada Republika.co.id, Selasa (15/1).
Dia meminta, seharusnya pada Januari 2019 ini seharusnya Pemprov DKI bisa memulai lelang. Sehingga, proses kontrak bisa lebih cepat dan sebelum Juni bisa dilakukan pembangunan rusun-rusun ini.
“Harusnya sudah lelang. Lalu apalagi? Kan perencanaan itu kan gagal kemarin di lelang di belakang itu kan perencanaannya sudah ada. Mau ngapain lagi,” kata dia.
Dia berharap pembangunan yang ditargetkan pada Juni 2019 nanti akan segera terrealisasi. Sebab, bila tidak, dia menganggap Gubernur DKI Jakarta gagal dalam mengkoordinasikan orang-orang yang terbaik unutk melaksanakan visi dan misinya.
Pembangunan rusun, kata dia, sangat penting dilakukan di DKI Jakarta. Selain pembangunan rusun ini merupakan salah satu visi dan misi dari Gubernur DKI Jakarta, pembangunan rusun sangat ditunggu agar Pemprov dapat melakukan penertiban permukiman liar di DKI Jakarta.
“Bagaimana kemudian Pemprov mau melakukan penertiban pemukiman liar ketika penggantinya belum ada? Itu vital untuk perencanaan untuk mengentaskan persoalan perumahan-perumahan liar itu,” jelas dia.
Namun, pembangunan sebanyak enam ribuan unit rusun ini, kata dia, masih jauh dari target yang ditargetkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, Pemprov sendiri mencanangkan akan membangun sebanyak 225 ribu rusun selama lima tahun.
“Ya kan, Gubernur itu mencanangkan 225 ribu rumah susun. Kalau bagi lima tahun, ya kira-kira harus ada sekitar hampir 40 ribuan sekian (unit). Kalau baru 6.000 ya baru kecil-kecilan namanya itu, masih jauh dari target,” ujar Bestari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika