REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PSSI akan memproyeksikan komite khusus (ad hoc) integritas yang bertugas untuk mencegah serta menangani kasus-kasus pengaturan skor dan manipulasi pertandingan, akan menjadi cikal bakal departemen khusus integritas PSSI. Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria mengatakan, departemen yang nantinya berada di bawah sekretariat jenderal itu akan memperkuat keorganisasian PSSI yang sebelumnya sudah memiiki badan yudisial.
"Departemen ini dibentuk tahun 2020 dan akan memberikan masukan dan nasihat juga bukti-bukti terkait pola praktik perjudian termasuk melalui pengamatan lapangan," kata Ratu Tisha di Jakarta, Selasa (15/1).
Dia melanjutkan, departemen integritas melengkapi tugas badan yudisial PSSI yang terdiri dari komite etik, komite disiplin dan komite banding. Badan yudisial fokus untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan keolahragaan sepak bola. Komite ada hoc integritas PSSI sejatinya masih dalam pemantapan setelah diumumkan kehadirannya oleh PSSI sekitar satu bulan lalu menyusul kabar mencuatnya kasus-kasus pengaturan skor di Indonesia.
Untuk mendirikan komite ini, PSSI pun meminta bantuan kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Sebagai tindak lanjut, AFC yang diwakili Integrity Executive Legal Affairs Mohammad Yazid bin Zakaria bertemu dengan PSSI pada Selasa (15/1).
Selain dengan PSSI, AFC juga bertatap muka dengan pihak kepolisian dan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI).
Dalam prosesnya, AFC memberikan wawasan kepada PSSI mengenai komite integritas dan semua hal yang terkait dengan itu, termasuk menjalin hubungan ke pihak kepolisian. Beberapa negara dijadikan acuan bagaimana komite tersebut bekerja.
"Jadi kami belajar dari kasus yang pernah dihadapi beberapa anggota AFC seperti Thailand, Nepal, China, Jepang dan lain-lain terutama yang berhubungan dengan kepolisian," tutur Ratu Tisha.