REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memastikan lahan-lahan yang akan diperuntukkan pembangunan rumah susun (rusun) di DKI Jakarta tak bermasalah. Hal itu sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan benar. 

“Ya tentu dong. Jangan ada lahan bermasalah. Sama dengan saran DPRD sih kalau itu. Prinsip tata kelola yang baik dan benar,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/1).

Pihaknya akan segera melakukan pengecekan untuk memastikan hal itu. Namun sejauh ini, dia membenarkan akan ada sebanyak tujuh rusun baru yang akan dibangun dan tiga rusun yang akan direvitalisasi. 

Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menganggarkan anggaran untuk pembangunan dan revitalisasi rusun yang direncanakan akan dilaksanakan pada 2019 ini. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto menerangkan, saat ini pembangunan masih dalam proses pelelangan.

“Saat ini masih dalam tahap akan masuk lelang. Belum ada perusahaan yang masuk lelang,” ujar Kelik kepada Republika, Selasa (15/1).

Dia mengatakan, pembangunan rusun itu terdiri atas tujuh rusun baru dan tiga rusun revitalisasi. Pembangunan rusun itu antara lain rusun PIK Pulogadung, rusun Jalan Inspeksi BKT Ujung Menteng, dan rusun Cakung Barat.

Lalu, rusun Padat Karya, rusun Pulojahe, rusun Kelapa Gading Timur, dan rusun PIK Pulogadung tahap II. Sementara, pembangunan rusun yang akan direvitalisasi adalah rusun Karanganyar, rusun Penjaringan dan rusun Cipinang Besar Utara.

Anggaran yang telah dianggarkan dalam pembangunan rusun tersebut adalah sebanyak Rp 897 miliar pada 2019 ini. Pembangunan kesepuluh rusun itu direncanakan akan memakan waktu dua tahun, dan ditargetkan akan selesai pada 2020 mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika