REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 01 telah berbagi tugas dalam menghadapi debat perdana pemilihan presiden 2019 yang mengangkat tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Isu terkait terorisme akan lebih banyak dijawab oleh cawapres Ma'ruf Amin dalam debat capres putaran pertama, Kamis (17/1).

"Ini lebih banyak Pak Ma'ruf Amin yang akan menjawab nanti pada isu terorisme," kata penasihat hukum Joko Widodo (Jokowi)/Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, setelah pertemuan dalam rangka persiapan debat capres di Gedung Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (16/1) malam.

Dalam debat capres, Ma'ruf sengaja diarahkan untuk menjawab terkait dengan pertanyaan menyangkut terorisme. Yusril menjelaskan selama ini kasus-kasus terorisme banyak disangkutpautkan dengan Islam.

"Penekannya bahwa menghadapi terorisme itu sama sekali tidak berarti bahwa Pemerintah memusuhi Islam, tidak sama sekali," ujarnya.

Menurut Yusril, Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi menjunjung tinggi agama Islam yang dianut oleh masyarakat yang mayoritas. Yusril menjelaskan, sebagai bagian dari strategi, sosok Kiai Ma'ruf akan tepat untuk menjawab berbagai pertanyaan menyangkut terorisme.

"Beliau ingin sekali menyampaikan bahwa ada pendekatan-pendekatan atau pemahaman yang perlu diluruskan dalam memahami Islam supaya lebih damai, lebih toleran, lebih bersahabat kepada yang lain dan itu akan terus dilakukan pada masa-masa yang akan datang," katanya.

Penjelasan Ma'ruf, menurut Yusril, juga akan menghapus stigma bahwa terorisme terkait erat dengan Islam.

"Karena lebih banyak dikira isu terorisme itu terkait dengan Islam sehingga lebih tepat menjawab Pak Ma'ruf Amin dengan ayat-ayat Quran dibacakan sekaligus," katanya.