REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong penyedia jasa konsultansi Indonesia meningkatkan kualitas. Peran konsultan dalam melakukan perencanaan dan supervisi turut menentukan proyek infrastruktur yang tepat mutu dan tepat waktu. Dalam periode 2016 - 2018, rata-rata terdapat 3.700 paket jasa konsultansi di Kementerian yang dilelangkan setiap tahunnya melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), 37 persen untuk klasifikasi badan usaha kecil.
Berdasarkan banyaknya jumlah paket dan nilai, mayoritas merupakan klasifikasi pemaketan jasa konsultansi dengan nilai 0 hingga Rp750 juta dan Rp750 juta hingga Rp10 miliar. Sementara sebagian kecil merupakan paket jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp10 miliar.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam melaksanakan profesinya, konsultan juga harus mendapatkan remunerasi yang sesuai. Pada 2017, Basuki telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
"Kita harus bisa menghargai keahlian orang. Ini sama saja dengan membeli lukisan. Jangan pernah nawar kalau itu seni. Take it or leave it. Kalau konsultan sama saja dengan menjual jasa keahlian, harus dihargai dengan kehormatannya," kata Basuki beberapa waktu lalu.
Karena itu, dengan telah adanya penyesuaian remunerasi diatas, Basuki mengimbau agar tidak ada penyedia jasa konsultansi yang mengajukan penawaran harga pekerjaan jasa konsultan konstruksi sangat rendah.
Salah satu BUMN di bidang jasa konsultansi adalah PT Yodya Karya yang kini telah memiliki gedung baru. Basuki berharap adanya gedung yang dilengkapi prasarana memadai, dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
“Saya senang dan bangga kepada PT Yodya Karya (Persero), sudah memiliki prasarana kerja lebih baik. Dengan prasarana yang memadai pasti menghasilkan produk yang lebih baik. Terimakasih kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah membimbing perusahaan ini sebagai institusi lebih berwibawa, khususnya dalam pelaksanaan infrastruktur indonesia,” ujar Basuki usai acara peresmian Gedung Yodya Tower bersama Menteri BUMN Rini Soemarno di Jalan Mayjen DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (15/1).
Menteri BUMN Rini Soemarno menambahkan diresmikannya Gedung Yodya Tower sebagai bagian menghasilkan produk dan jasa berkualitas. “Kita satu keluarga, kita saling mendukung, saling membantu, saling menjaga, dan saling ingatkan untuk bersama-sama dalam bekerja. Sehingga, menurut saya ini merupakan prestasi yang sangat baik,” kata Rini.
Pembangunan gedung PT. Yodya Karya (Persero) yang terdiri dari tiga lantai basement dan 15 lantai vertikal dilakukan sejak Februari 2016 dengan anggaran sebesar Rp130,5 miliar oleh PT Wijaya Karya (Persero). Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Direktur Utama PT Yodya Karya (Persero) Colbert Thomas Pangaribuan, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S Atmawidjaja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika