REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Harian Handelsblatt melaporkan bahwa pemerintah Jerman tengah mempertimbangkan penerapan syarat yang lebih ketat dalam proyek pembangunan jaringan perangkat seluler generasi kelima (5G). Hal ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah Jerman untuk mengeluarkan perusahaan Cina Huawei Technologies dari proyek tersebut
Handelsblatt, mengutip sumber pemerintah, mengatakan pejabat pemerintah tengah membahas standar langkah keamanan yang tidak akan dapat dipenuhi Huawei, membuat perusahaan itu tidak dapat berpatisipasi. Perubahan terhadap undang-undang telekomunikasi Jerman juga dipertimbangkan sebagai upaya terakhir, kata surat kabar itu dalam pemberitaanya, Kamis (17/1).
Pertimbangan itu akan menandai perubahan posisi pemerintah Jerman dari Oktober lalu. Saat itu, pemerintah mengatakan kepada legislator bahwa tidak ada dasar hukum untuk mengeluarkan perusahaan tertentu dari lelang 5G mendatang setelah peringatan dari Washington.
Dalam respons terbaru, pemerintah mengatakan kepada legislator bahwa keamanan jaringan 5G sangat relevan, dan akan memandu keputusan berikutnya, lapor Handelsblatt.
Para pejabat Amerika Serikat (AS) telah memberi tahu sekutunya bahwa Huawei patuh terhadap pemerintah negara Cina, sambil memperingatkan bahwa jaringan perusahaan itu bisa memiliki "pintu belakang" yang bisa membuat mereka melakukan spionase siber.
Perusahaan Jerman Deutsche Telekom pada Desember mengumumkan bahwa pihaknya akan meninjau strategi perusahaan Huawei. Raksasa telekomunikasi Prancis Orange juga mengatakantidak akan mempekerjakan perusahaan Cina itu untuk membangun jaringan generasi baru mereka di Prancis.
Perubahan dua pemimpin pasar nasional tersebut, yang sebagian sahamnya dimiliki pemerintah, terjadi setelah dikeluarkannya Huawei atas alasan keamanan nasional oleh beberapa sekutu AS, yang dipimpin Australia, dari pembangunan jaringan perangkat seluler 5G mereka.
Huawei mengatakan kekhawatiran keamanan tersebut tidak berdasar. Ketegangan semakin memanas oleh penahanan kepala keuangan perusahaan itu di Kanada atas kemungkinan ekstradisi ke AS.
Handelsblatt mengutip pendiri Huawei Ren Zhengfei yang mengatkan bahwa perusahaannya tidak pernah menerima permintaan dari pemerintah Cina untuk mengirimkan informasi yang melanggar peraturan apa pun.
"Saya cinta negara saya, saya mendukung Partai Komunis, tapi saya tidak akan pernah melakukan hal apa pun yang membahayakan negara lain di dunia," Handelsblatt mengutip pernyataannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika