Jumat 18 Jan 2019 00:03 WIB
Debat Pilpres 2019

Visi dan Misi Jokowi-Kiai Maruf: Visi Kami Indonesia Maju

Visi kami adalah Indonesia maju, kata Jokowi.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan saat Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan saat Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, Dua moderator debat, Ira Koesno dan Imam Priyono mempersilakan paslon capres dan cawapres Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin menjabarkan visi dan misi dalam topik hukum dan HAM, terorisme, dan korupsi.

Ira Koesno: Baik para paslon kita akan memulai debat malam ini dengan mendengarkan visi dan misi masing-masing dari pasangan capres dan cawapres kita akan mulai dari pasangan nomor urut 01.

Saya persilakan Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin untuk menyampaikan untuk menyampaikan visi dan misi Anda, dengan topik hukum dan HAM terorisme dan korupsi waktunya adalah tiga menit dan dimulai pada saat perkataan pertama yang disampaikan. Silakan.

Joko Widodo: Bismillahirahmanirahim. Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. waalaikum salam selamat malam salam sejahtera bagi kita semuanya, om swastiastu namo budaya salam kebajikan bapak ibu, saudara-saudara sekalian seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai yang saya hormati pimpinan KPU dan Bawaslu yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiago Uno kawan baik saya. Yang saya hormati Bapak KH Ma'ruf Amin bapak ibu yang dihormati.

Visi kami adalah Indonesia maju. Kami menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia berkeadilan. Saya berkeyakinan semakin maju semakin demokratis dan modern sebuah negara, maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik. Bukan hanya hak sipil dan politik yang penting, tetapi pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan akses, terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap pemodalan, dan hak atas pembangunan merupakan cara pemenuhan hak asasi manusia yang paling dasar.

Memang kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu tidak mudah menyelesaikannya karena masalah kompleksitas hukum, masalah pembuktian dan waktu yang terlalu jauh. Harusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi. Tapi kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM ini dan untuk menjamin hak-hak tersebut, negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supermasi hukum yang baik, melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem manajemen hukum yang baik, dan budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki.

Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu hukum harus ditegakan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terus kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan bekerja sama menguatkan KPK, serta mendorong sinergi antara KPK dengan kejaksaan dan Kepolisian.

Dan terakhir, kita tetap harus waspada terhadap ancaman terorisme pemerintah terus bekerja keras lewat pendekatan penegakan hukum yang tegas dan pendekatan yang persuasif lewat pembinaan agama ekonomi sosial.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement