Jumat 18 Jan 2019 23:50 WIB

Kemensos Klaim 600 Ribu KPM Telah Sejahtera

Angka tersebut 6,21 persen dari total 10 juta KPM di 2018

 Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat
Foto: Kementerian Sosial
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Sebanyak 612.789 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) telah sejahtera dan keluar dari kepesertaan program pada 2018.

"Hal ini menunjukkan bahwa PKH berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat di Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1).Jumlah KPM PKH yang telah sejahtera atau graduasi dari program setiap tahun terus meningkat tercatat pada 2017 sebanyak 230.351 KPM atau 2,3 persen dari total enam juta peserta.

Lalu naik menjadi 621.789 KPM atau 6,21 persen dari total 10 juta KPM pada 2018. Pada 2019 ditargetkan 793.000 KPM atau 7,93 persen tergraduasi.

Tingkat kemiskinan di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018 tercatat 25,95 juta atau 9,82 persen dan kembali mengalami penurunan pada September 2018 menjadi 25,67 juta jiwa atau 9,66 persen.

Harry mengatakan PKH menjadi program bantuan sosial utama karena mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

Selain itu PKH juga meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu dan telah terbukti menjadi program bantuan sosial yang mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga.

PKH sebagai program pemberian bantuan sosial bersyarat bertujuan meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Juga mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta Kesejahteraan Sosial.

Serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan juga mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

Karena berdampak signifikan pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan dari ke tahun ke tahun jumlah KPM dan anggaran PKH terus meningkat.

Untuk 2019 bantuan kembali conditional sesuai beban kebutuhan keluarga dengan peningkatan pada komponen pendidikan dan kesehatan sekitar 100 persen.

PKH 2019 tahap pertama telah dicairkan pada awal Januari, dan rencananya kegiatan serupa akan dilaksanakan pada Sabtu (19/1) di Garut Jawa Barat yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dan sejumlah menteri Kabinet Kerja. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement