REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menilai tidak ada yang salah dengan pembebasan murni pendiri Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Ustaz Abu Bakar Baasyir (ABB). “Presiden sudah menggunakan haknya. Tidak ada yang salah baik secara hukum, politik, dan keamanan,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulisnya, Ahad (20/1).

Menurut dia, keputusan Presiden Joko Wododo (Jokowi) sesuai konstitusi, yakni presiden memiliki hak memberikan grasi, amnesti, dan abolisi. Karena itu, dia meyakini secara konstitusional tidak ada yang bertentangan dengan keputusan pembebasan Ustaz ABB.

Mu’ti beranggapan, selain berdasarkan pertimbangan keamanan dan kemanusiaan, pembebasan tersebut sudah semestinya diberikan. Dia memiliki beberapa alasan mendasar.

Pertama, Ustaz ABB sudah sangat tua dan menderita sakit sehingga perlu mendapatkan perhatian dan perawatan dari keluarga dan dokter. Secara psikologis, dia melanjutkan, pembebasan Ustaz ABB juga meringankan beban dan memudahkan keluarga dalam memberikan pelayanan.

Kedua, Ustaz ABB bukan lagi figur sentral dan berpengaruh dalam organisasi dan gerakan radikal dan terorisme di Indonesia. Gerakan Jamaah Islamiah, Al-Qaidah, dan Ansarut Tauhid yang selama ini dikaitkan dengan Ustaz ABB sudah sangat lemah. Dia beranggapan terorisme di Indonesia merupakan jaringan baru.

Ketiga, Ustaz ABB sudah menjalani sebagian besar masa hukuman. Karena itu, sudah waktunya untuk Ustaz ABB menghirup udara segar. Kemudian, dilihat dari sudut waktu, Mu’ti tak menampik keputusan Presiden Jokowi sarat muatan politik. Namun, dia menganggap hal itu wajar.

“Sebagai kepala nagara dan kepala pemerintahan, semua kebijakan pasti bermuatan politik,” ujar dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika