REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap Ombudsman Jakarta Raya melengkapi temuan mereka yang menyebutkan ada praktik premanisme di Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang juga turut menjadi dalang kericuhan di beberapa waktu lalu. Sebab, Anies menilai apa yang disampaikan Ombudsman saat ini masih sebatas opini.

Temuan itu, menurut Anies di Jakarta, Senin, bisa dilengkapi terlebih dahulu agar bisa dijadikan alat bukti untuk penindakan selanjutnya. "Semua yang menegakkan aturan itu dokumen secara berkas, secara bukti, harus lengkap kalau membentuk opini cukup dengan menyebut kata didepannya. Itu sudah langsung jadi opini," katanya.

Anies mengatakan untuk menidaklanjuti wacana premanisme di Tanah Abang, pihaknya mesti mengantongi data-data yang sudah lengkap, karenanya Anies berharap nanti laporan-laporan itu bisa dilengkapi sehingga menjadi berkas untuk dikerjakan pihaknya. "Tapi kalau mau jadi alat bukti, untuk bertindak harus ada bukti. Jadi saya berharap laporan ombudsman bisa ditahan untuk alat bukti dalam memproses," ujarnya.

Sebelumnya Ketua Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho, mengatakan lapak liar kawasan Tanah Abang dikuasai preman. Hal ini memicu kericuhan antara Petugas satuan Polisi Pamong Praja dan pedagang yang hendak melakukan penertiban. Menurut Teguh, kericuhan ini dipicu karena preman di kawasan ini kehilangan pendapatan karena sebagain besar pedagang sudah direlokasi ke Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Jatibaru dan Blok F.

"Kan preman ada potensi kehilangan pendapatan dari pedagang ini, nah kemudian muncul pedagang baru di jalan Jatibaru yang kemudian mengklaim sebagai PKL Jati baru. Padahal waktu kami verifikasi orang - orang ini enggak ada," kata Teguh saat dihubungi di tempat terpisah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika