Selasa 22 Jan 2019 18:35 WIB

Brexit Buntu, Mungkinkah Inggris Tetap di Uni Eropa?

Partai Buruh mengajukan opsi baru untuk atasi masalah Brexit.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Teguh Firmansyah
Brexit terancam gagal
Foto: Republika
Brexit terancam gagal

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan nama British Exit (Brexit) masih menemui jalan buntu. Belum ada kesepakatan bersama di antara politikus Inggris tentang poin-poin persetujuan yang akan diusulkan ke Uni Eropa.

Menteri Kehakiman Jerman Katarina Barley menyarankan Inggris menggelar referendum kedua guna memutuskan nasibnya hengkang dari Uni Eropa (Brexit).

"Ya, saya kecewa, itu bukan jalan ke depan," kata Barley mengomentari usulan PM Inggris Theresa May tentang konsesi lebih lanjut dengan Uni Eropa terkait rencana mencegah pemeriksaan pabean di perbatasan Irlandia, Selasa (22/1).

Barley yang memiliki kewarganegaraan Inggris dan Jerman, menilai May telah melewatkan kesempatan untuk menggalang dukungan demi kesepakatan Brexit yang disetujui dengan Uni Eropa. Sebab rancangan kesepakatan itu tidak akan diubah.

Baca juga, Brexit Ditolak, Perdana Menteri Inggris tak Ubah Tuntutannya.

Mengingat tenggat waktu Inggris untuk keluar dari Uni Eropa semakin dekat, yakni pada Maret mendatang, Barley menyarankan agar digelar referendum Brexit kedua. "Ini bisa menenangkan situasi," ujarnya.

Referendum kedua ini akan menentukan apakah Inggris akan tetap di Uni Eropa, atau nanti sesuai dengan hasil referendum awal.

Sebelumnya, Kesepakatan Brexit May telah ditolak parlemen Inggris pekan lalu. Kesepakatan backstop Irlandia Utara menjadi faktor utama yang menyebabkan anggota parlemen menolak kesepakatan tersebut.

Irlandia Utara diketahui masuk dalam wilayah Inggris Raya. Sementara Republik Irlandia tergabung dalam Uni Eropa.

Partai oposisi utama Inggris, Partai Buruh, mengajukan amandemen yang bertujuan memberi parlemen waktu untuk mempertimbangkan serta memilih opsi guna mencegah mundurnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) tanpa kesepakatan. Usulan itu telah berulang kali ditolak Perdana Menteri Theresa May.

"Sudah waktunya bagi rencana alternatif Partai Buruh untuk mengambil panggung utama, sambil menjaga semua opsi di atas meja, termasuk opsi pemungutan suara publik," kata Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn, Selasa (22/1).

Opsi-opsi yang ditawarkan Partai Buruh antara lain pembentukan serikat pabean permanen dengan Uni Eropa. Selain itu, mereka menawarkan agar suatu kesepakatan yang tercapai harus disetujui publik dengan mekanisme pemungutan suara. Kedua hal itu telah disisihkan oleh May.

"Amandemen kami akan memungkinkan anggota parlemen memilih opsi untuk mengakhiri kebuntuan Brexit dan mencegah kekacauan dari tak adanya kesepakatan (Brexit)," ujar Corbyn.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement