REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonomi global yang tahun ini diproyeksikan melambat bakal berimbas terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia. Apalagi, kinerja perdagangan Indonesia masih bergantung pada negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan Cina. 

Direktur Eksekutif  Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai, perlambatan ekonomi global akan memukul kinerja ekspor Indonesia. Permintaan terhadap komoditas dan produk jadi Indonesia bakal menurun karena negara lain yang biasa menjadi konsumen mengalami perlambataan ekonomi. "Swasta jelas menjadi pihak yang terkena imbas paling besar," katanya kepada Republika.co.id, Selasa (22/1). 

Dia mengatakan, pemerintah juga akan terkena imbas dari sisi pendapatan perpajakan. Apabila ekonomi global melemah dan pendapatan swasta sebagai wajib pajak (WP) menurun, potensi pertumbuhan pendapatan pajak dapat melambat.

Kondisi itu, kata dia, dapat berdampak pada bertambahnya utang pemerintah dan swasta. "Pemerintah dan swasta itu harus ada spending (pengeluaran). Kalau jumlah belanja tetap, sementara penerimaan berkurang, salah satu potensi pendapatan didapatkan dari utang," ujar Faisal. 

Per November 2018, utang pemerintah tercatat sebesar Rp 4.395,6 triliun atau 29,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun, batas rasio utang pemerintah sesuai UU sebesar 60 persen terhadap PDB. 

Di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan, Faisal menyarankan pemerintah mengoptimalkan potensi domestik. Saat ini, permintaan domestik Indonesia masih relatif kuat, sehingga imbas ketidakstabilan ekonomi global relatif tidak terlalu besar. 

Dana Moneter Internasional (IMF) sebelumnya mengingatkan para pemimpin dunia tentang risiko perlambatan ekonomi. Peringatan ini menyusul pemangkasan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang dirilis lembaga tersebut.

IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,5 persen di 2019 dan 3,6 persen untuk 2020, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yakni 3,7 persen pada 2019 dan 2020.

Ikuti Whatsapp Channel Republika