REPUBLIKA.CO.ID, DAVOS -- Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi lebih lambat. Bank sentral di Eropa dan AS pun akan meninggalkan kebijakan moneter longgar. Sementara itu, ketegangan perdagangan antara Washington dan Beijing masih membuat khawatir sentimen investor.
Berbagai krisis yang terjadi mulai dari Brexit hingga shutdown pemerintah AS, membuat pemimpin dunia harus absen untuk hadir dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss. Suasana WEF tahun ini pun tampak suram dan sangat berbeda dibandingkan optimisme yang tampak pada pertemuan tahun lalu.
“Kembali sekitar setahun atau lebih, ada kepositifan yang sangat besar saat kami memasuki tahun itu. Sungguh menakjubkan bagaimana setahun kemudian barometer itu berubah ke bawah, "kata Chief Financial Officer Standard Chartered Andy Halford seperti dikutip dari Reuters, Rabu (23/1).
Forum Ekonomi Dunia.
Pendiri Bridgewater Associates Ray Dalio, menawarkan pandangan yang kelam tentang prospek global. Dia menyebut, iklim saat ini mirip dengan kondisi pasar selama tahun-tahun terakhir Depresi Hebat pada akhir 1930-an.
“Kita akan berada dalam lingkungan ekonomi yang melambat. Eropa, AS, Cina. Semua itu akan mengalami periode pelambatan,” katanya.
Kepala Eksekutif Barclays Jes Staley mengatakan, konsensus umum telah berubah dari optimisme menjadi perhatian besar. Ini terkait meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan pembalikan pelonggaran moneter.
"Masalah AS-Cina, masalah Inggris-Eropa, semua ketidakpastian politik ini," kata dia.
Tetapi di antara kesuraman yang memuncak, para pemimpin keuangan mencoba memasang wajah berani.
Kepala Eksekutif Citigroup Michael Corbat mengatakan, kekhawatiran pasar tentang eskalasi sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina mungkin akan berlebihan.
"Kami benar-benar menerbitkan sebuah artikel pagi ini yang mengatakan bahwa ada kejutan potensial untuk peningkatan terkait kesepakatan perdagangan yang mungkin lebih baik daripada yang diharapkan orang," kata Corbat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika