REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI) Retno L.P. Marsudi mengatakan, Indonesia mendukung perjuangan Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurutnya, meski perjalanan menuju kemerdekaan dan keanggotaan PBB bergejolak, hal tersebut tidak akan melemahkan upaya Palestina dan masyarakat internasional untuk memenuhi hak Palestina.
"Saya sengaja hadir pada pertemuan Dewan Keamanan PBB ini, untuk menegaskan dukungan penuh Indonesia atas perjuangan Palestina," ujar Retno pada Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai Situasi di Timur Tengah, di New York, AS melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (23/1).
Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina, jelas Menlu, akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap Dewan Keamanan PBB.
Menlu menyampaikan tiga poin utama dalam mendorong penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel. Pertama, pentingnya semua pihak mematuhi hukum internasional dan semua resolusi PBB, serta untuk tidak mengambil langkah-langkah provokatif. Menlu RI juga menekankan berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum internasional harus segera dihentikan.
"Selain itu, pembangunan pemukiman ilegal secara moral dan hukum salah, sehingga harus segera dihentikan," tegas Menlu Retno.
Kedua, Retno menyoroti soal pentingnya suatu proses perdamaian penyelesaian konflik Palestina-Israel yang memiliki legitimasi. Dalam hal ini, dia menegaskan pentingnya proses perdamaian mematuhi parameter internasional yang telah disepakati dan mendapat dukungan mekanisme multilateral.
Oleh sebab itu, ia prihatin terkait adanya upaya untuk keluar dari prinsip Solusi Dua Negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. "Indonesia menegaskan Two-State Solution merupakan satu-satunya jalan untuk memajukan proses perdamaian Palestina dan Israel," tegas Menlu Retno.
Poin ketiga yang mendapat perhatian Menlu RI menyangkut krisis kemanusiaan yang dialami Palestina. Indonesia sangat prihatin terhadap krisis kemanusiaan berkepanjangan yang dihadapi Palestina khususnya di Gaza.
Menlu RI menegaskan, blokade Israel di Gaza yang telah berlangsung selama 11 tahun dan menyebabkan krisis kemanusiaan berkepanjangan harus segera dihentikan.
Menlu juga mengapresiasi negara-negara anggota PBB yang telah mendukung Agensi pengungsi PBB (UNRWA) untuk mengatasi defisit keuangan dan membantu mengatasi masalah kemanusiaan di Gaza. "Indonesia telah meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA dan akan terus tingkatkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina," jelas Menlu RI.
Selain isu Palestina, Debat Terbuka DK PBB juga membahas konflik di Suriah dan Yaman. Menyoroti kedua konflik tersebut, Retno kembali mendorong penyelesaian konflik melalui solusi politik yang damai dan inklusif. Menlu RI juga menekankan pentingnya peningkatan peran PBB dalam memfasilitasi upaya rekonsiliasi nasional di kedua negara tersebut.
Ini pertemuan DK PBB pertama yang dihadiri oleh Menlu Retno sejak Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK pada 1 Januari 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika