REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pemerintah Cina mengakui Taliban sebagai kekuatan politik Afghanistan. Hal itu karena Taliban menjadi bagian dalam proses perdamaian Afghanistan.
Hal itu disampaikan Duta Besar Cina untuk Pakistan Yao Jing. "Cina akan memilih Taliban sebagai kekuatan politik karena mereka sekarang menjadi bagian dari proses politik Afghanistan dan mereka memiliki beberapa masalah politik," kata Yao, dikutip laman TRT, Rabu (23/1).
Menurut Yao, Cina telah menjalin kontak dengan Pemerintah Afghanistan dan Taliban. Seorang utusan khusus Cina bahkan mengunjungi kantor politik Taliban di Doha, Qatar.
Yao mengatakan hal tersebut dilakukan guna mendorong proses perdamaian Afghanistan. "Cina mendukung semua upaya yang diambil untuk perdamaian di Afghanistan karena rakyat Afghanistan layak mendapatkan perdamaian dan stabilitas," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi peran yang diambil Pakistan dalam memfasilitasi proses perdamaian Afghanistan. Hal itu termasuk upaya Islamabad dalam mendorong pembicaraan antara Taliban dan Amerika Serikat (AS).
Pada Juli tahun lalu, perunding perdamaian Afghanistan dari AS Zalmay Khalilzad mengunjungi Beijing. "Pembicaraan berbuah dengan pejabat senior Cina yang berkomitmen untuk keberhasilan perdamaian Afghanistan. Kami membahas dukungan regional untuk proses perdamaian inklusif bagi semua rakyat Afghanistan dan memastikan negara itu tidak pernah lagi berfungsi sebagai platform untuk terorisme," kata Khalilzad kala itu.
Saat ini perundingan damai Afghanistan masih berlangsung. Awal pekan ini, perwakilan Taliban dan AS bertemu di Doha. Mereka membahas tentang penarikan pasukan AS dari Afghanistan.
Perundingan tersebut masih terkendala keengganan Taliban melakukan pembicaraan langsung dengan perwakilan Pemerintah Afghanistan. Mereka menganggap pemerintah saat ini hanya boneka. Menurut Taliban, AS adalah lawan utamanya selama konflik Afghanistan berlangsung.
Konflik antara Pemerintah Afghanistan dengan Taliban telah berlangsung selama lebih dari 16 tahun. Peperangan telah menyebabkan ribuan warga sipil tewas. Tahun lalu konflik telah membunuh atau melukai lebih dari 10 ribu warga sipil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika