REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengandalkan pemerintah daerah (Pemda) dalam kerja sama melakukan deradikalisasi dan penanggulangan potensi terorisme. Pemda menjadi andalan BNPT lantaran pemda memiliki kewenangan yang lebih luas di daerah.
"Yang punya akses ekonomi pendidikan kan pemda, gubernur kita kumpulkan, saya minta Mendagri untuk dikumpulkan lalu berikan pencerahan," kata Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius di DPR RI, Jakarta, Kamis (24/1).
BNPT berharap daerah mengalokasikan secara khusus program deradikalisasi, bersinergi dengan tim BNPT yang diturunkan ke daerah-daerah. Upaya mengedepankan daerah ini, kata Suhardi merupakan upaya BNPT dalam melakukan deradikalisasi dari hulu, bukan hanya di hilir.
Terkait deradikalisasi tersebut, BNPT pun sudah memetakan daerah prioritas deradikalisasi, misalnya Jawa Timur dan Sulawesi Tengah. Jatim menjadi prioritas setelah pada tahun 2017 terjadi sejumlah teror bom di gereja dan kantor polisi. Sementara, Sulteng dijadikan prioritas karena adanya buron terorisme Mujahidin Indonesia Timur (MIT) bekas pimpinan Santoso yang kini dipimpin Ali Kalora.
Kendati demikian, menurut Suhardi daerah prioritas itu bersifat dinamis. Sehingga, suatu daerah tidak selalu dianggap menjadi prioritas.
"Itu dinamis ya, kita tidak bisa katakan suatu daerah itu menjadi daerah yang prioritas, tidak. Tentu sesuai dengan perkembangan," kata Suhardi.
Adapun upaya yang dilakukan di daerah sendiri kata Suhardi meliputi pemberdayaan masyarakat hingga upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga menghindarkan masyarakat dari pengaruh radikalisme. Upaya ini, kata dia, sinergi dengan upaya Polri dalam memantau sel tidur.
Suhardi menambahkan, BNPT juga menurunkan sekitar 780 duta damai untuk pencegahan radikalisasi. Duta damai itu dipilih dari kalangan muda dengan kemampuan bahasa Inggris, yang targetnya juga merupakan para pemuda di daerah.
"Dari millenial age, yang umurnya masih muda. Mereka kemudian memberikan pesan damai dengan bahasa bahasa gaya muda anak muda, jangan pakai bahasa birokrasi, tidak masuk," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika