REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Pemprov Jawa Barat melibatkan sejumlah lembaga. Tujuannya untuk menjamin peserta seleksi yang lolos tahap tiga besar terbebas dari masalah hukum.
Adapun lembaga tersebut dari mulai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelegen Nasional (BIN) hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Yerry Yanuar, pihaknya melibatkan berbagai lembaga sebagai upaya dalam menyaring peserta seleksi dengan maksimal.
"Untuk kepastian jaminan ketiga besar nama di setiap formasi yang di-open bidding-kan oleh kami itu tidak bermasalah dari berbagai aspek maka kami menggandeng KPK, BIN hingga PPATK," ujar Yerry di sela acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (25/1).
Yerry mengatakan, sebelumnya Panitia Seleksi Terbuka Pengisian JPT mendapatkan pesan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar nama-nama peserta yang lolos di fase tiga besar ditembuskan kepada tiga lembaga tersebut. Tujuannya, untuk menjaga kredibilitas calon pejabat eselon yang dihasilkan benar-benar bersih dari berbagai masalah.
"Jadi Pak Gubernur Jabar meminta kepada kami agar tiga besar yang lolos ini dikonfirmasikan ke KPK, BIN dan PPATK," katanya.
Setelah peserta yang lolos tahap tiga besar, kata dia, nanti dikonfirmasikan kepada KPK, Bin dan PPATK maka langkah selanjutnya melakukan pertemuan dengan gubernur. Syaratnya, para calon tersebut harus dinyatakan bebas dari masalah hukum.
"Kalau sudah selesai dikonfirmasi oleh KPK, BIN dan PPATK maka mereka selanjutnya akan dihadapkan dengan Pak Gubernur Jabar," katanya.
Sedikitnya 266 pendaftar yang mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Pemprov Jawa Barat ini. Nantinya akan mengisi 15 posisi atau jabatan.
Kemudian, kata dia, setelah dilakukan seleksi administrasi maka ada 113 orang yang dinyatakan lolos administrasi untuk 15 posisi dan satu posisi ditunda. Yakni untuk jabatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat karena pendaftar yang lolos hanya satu peserta dari tujuh orang yang mendaftar.
Sementara menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, keputusan melibatkan tiga lembaga tersebut agar menemukan sosok terbaik untuk mengisi posisi jabatan.
"Pintar saja tidak cukup. Tapi kalau ada catatan catatan yang perlu menjadi perhatian kan harus menjadi perhatian," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Hal ini, kata dia, menjamin proses seleksi dilakukan secara objektif. Bahkan, secara pribadi dia mengaku tidak pernah melakukan intervensi kepada pansel yang menyaring para peserta seleksi.
"Bahkan ada yang dekat dengan saya pun enggak lolos, menandakan saya enggak membawa misi apapun kecuali mencari yang terbaik," katanya.
Emil mengatakan, pihaknya mencari pejabat esselon II yang relevan dengan bidangnya masing-masing. Selain itu, dia juga berharap memiliki para peserta yang terpilih nanti bisa menjaga chemistry dengan dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan di Pemprov Jabar.
"Chemistry itu ada di tiga besar tadi, karena tidak mungkin saya kerja dengan orang yang tidak bisa secara sosial blending dengan pemimpinnya," kata Emil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika