REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Presiden Joko Widodo menyerahkan 40.172 sertifikat hak atas tanah untuk warga Kota Tangerang Selatan, Jumat (25/1) pagi ini di Skadron 21/Sena, Pusat Penerbangan Angkatan Darat, Tangerang Selatan. Kepada para penerima sertifikat, Presiden berpesan agar menggunakan sertifikat untuk hal-hal yang produktif.
Ia pun juga mengizinkan masyarakat untuk menjadikan sertifikat tersebut sebagai agunan pinjaman di perbankan. Namun, dana yang dipinjam harus digunakan untuk meningkatkan usaha.
"Masukkan ke bank dapat Rp300 juta, yang Rp150 juta besoknya belikan mobil. Hati-hati, jangan seperti itu. Mobilnya baru, itu hanya enam bulan gagahnya," kata Jokowi.
Selain membagikan sertifikat di Tangerang Selatan, Presiden juga membagikan sertifikat hak atas tanah di Jababeka Convention Center, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada sore ini. Dalam acara ini, Presiden menyampaikan pentingnya percepatan pembuatan sertifikat tanah.
Menurutnya, program percepatan sertifikat tanah ini diperlukan untuk meminimalisir masalah sengketa lahan yang banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
"Kenapa dipercepat karena banyak sengketa lahan dan tanah. Kalau ada yang datang, eh ini tanah saya. Bukan. Ini tanah saya. Ini sertifikatnya," ujar dia.
Selain itu, Presiden juga berpesan agar masyarakat menjaga kerukunan dan persatuan. Sebagai negara yang memiliki penduduk yang majemuk, lanjutnya, persatuan merupakan hal yang penting untuk dijaga.
Apalagi menjelang pemilu 2019 nanti, Jokowi mengingatkan agar masyarakat tak saling bermusuhan lantaran perbedaan pilihan politik.
"Masa antarkampung tak saling bicara karena pilihan bupati? Ada tapi bukan di Bekasi. Antartetangga enggak ngomong karena pilihan gubernur? Ada tapi bukan di bekasi. Antarmajelis taklim tak saling ngomong? Tapi enggak di Bekasi," ucapnya.
Ia pun meminta agar masyarakat dapat memilih calon pemimpin dengan mempertimbangkan rekam jejak, prestasi, dan juga gagasan atau ide. Jokowi juga mengingatkan masyarakat agar tak mudah mempercayai informasi bohong atau hoax.
Salah satunya yakni tudingan dirinya sebagai PKI. Kepada masyarakat, ia pun menegaskan dirinya bukanlah anggota PKI.
"PKI dibubarkan 65-66. Saya lahir tahun 61. Nangkep? Umur saya berarti baru 4 tahun. Masih balita. Ada PKI balita? Hayo? Tapi kadang-kadang isu seperti itu langsung dimakan mentah-mentah," kata Jokowi.
Tak hanya tudingan sebagai anggota PKI, Jokowi juga mengaku sering dituding sebagai sosok yang antiIslam dan antiulama.
"Saya setiap hari masuk pondok pesantren, dekat ulama. Hari Santri yang tanda tangan saya. 2014 saya tanda tangan," tambahnya.
